Terapkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana, Badung Raih Predikat Pelayanan Publik Prima
Bupati Badung menjelaskan jajarannya menerapkan konsep Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang terfokus pada lima bidang prioritas
Penulis: Wema Satya Dinata | Editor: Meika Pestaria Tumanggor
lihat foto
“Sehingga tidak perlu lagi masyarakat mengeluarkan dana untuk pembangunan itu. Kita bantu meringankan beban masyarakat,” ujarnya.
Komitmen dari pimpinan daerah dan pimpinan OPD adalah modal utama Kabupaten Badung untuk perbaikan mutu pelayanan.
Selain itu, respon cepat juga menjadi andalan.
Giri Prasta mencontohkan, jika terjadi kebakaran, petugas sudah datang dalam waktu 15 menit.
Semua langkah dan strategi tersebut menghasilkan nilai yang memuaskan bagi Kabupaten Badung.
Penghargaan ini bertujuan untuk memotivasi pimpinan instansi pemerintah dan pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik agar tetap mempertahankan komitmen dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan di lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.
Hal ini juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kedepannya, kami menginginkan Kabupaten Badung bisa dijadikan salah satu role model yang ada di Indonesia,” tandasnya.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan kepemimpinan menjadi kunci dalam menciptakan terobosan untuk meningkatkan pelayanan publik.
Inovasi diharapkan dapat membuat pelayanan menjadi lebih cepat dan efektif.
"Prinsipnya pemerintah harus optimal berani membuat inovasi sekecil apapun tujuannya untuk melayani masyarakat. Jadi kuncinya adalah kepemimpinan kepala daerah atau pimpinan yang berani membuat terobosan," ujar Tjahjo.
• Muatan Tepung Mabrarakan ke Jalan, Truk Terguling Karena Gardan Truk Patah
• Pasang 469 unit LPJU, Pemkab Karangasem Anggarkan Rp 4 M, Kecamatan Bebandem & Kubu Jadi Prioritas
• Pemilihan Bendesa di Palalinggah Dilakukan Secara Musyawarah Mufakat, Bisa Jadi Contoh Desa Lain
Menurutnya, perbaikan pelayanan publik harus meningkatkan kemudahan berusaha.
Tak hanya itu, melalui pelayanan publik, pemerintah harus bisa memfasilitasi masyarakat yang terbatas.
"Hal-hal kecil sampai warga masyarakat yang tidak mampu, yang tidak bisa makan pun juga digerakan dan di organisasir," imbuhnya.
Ia menegaskan kunci utama perbaikan pelayanan publik adalah komitmen pimpinan daerah dan kepala OPD.
