Presiden Jokowi Sudah Teken PP Pencegahan Terorisme serta Perlindungan Aparat dan Keluarga

Dalam beleid yang ditandatangani pada 12 November lalu ini diatur bahwa pencegahan tindak pidana terorisme

Presiden Jokowi Sudah Teken PP Pencegahan Terorisme serta Perlindungan Aparat dan Keluarga
(ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI)
Presiden Joko Widodo menyampaikan sikap tentang rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019). 

Presiden Jokowi Sudah Teken PP Pencegahan Terorisme serta Perlindungan Aparat dan Keluarga

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan.

Dalam beleid yang ditandatangani pada 12 November lalu ini diatur bahwa pencegahan tindak pidana terorisme dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya perbuatan tersebut melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT) akan menjadi koordinator dalam melaksanakan kesiapsiagaan nasional.

Adapun langkahnya melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme, hingga pemetaan wilayah rawan paham radikal.

Ramalan Zodiak Terbaru Rabu 27 November 2019, Cancer Jadi Sembrono, Virgo Lebih Baik Jaga Jarak

WCP: Waspada, Borneo FC Pelan tapi Konsisten, Bali United Harus Rebut Tiga Poin dari Persib Bandung

Masih Ada Terkait upaya kontra-radikalisasi, diatur di dalam Pasal 22 peraturan tersebut. Kontra radikalisasi dilaksanakan terhadap orang atau kelompok yang rentan terpapar paham radikal terorisme.

Kelompok ini meliputi mereka yang memiliki akses terhadap informasi yang bermuatan radikal; memiliki hubungan orang atau kelompok yang terindikasi memiliki paham radikal; memiliki pemahaman kebangsaan yang sempit yang mengarah pada paham radikal; serta memiliki kerentanan terhadap aspek ekonomi, psikologi, dan/atau budaya budaya sehingga mudah dipengaruhi paham radikal terorisme.

Adapun pelaksanaan kontra-radikalisasi dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kontra-narasi, kontra-propaganda, dan kontra-ideologi.

Sementara itu, terkait deradikalisasi yang diatur pada Pasal 28, dilaksanakan kepada tersangka, terdakwa, dan narapidana kasus terorisme, serta mantan napi dan orang atau kelompok yang terpapar paham tersebut.

Pelatih Bali United Antisipasi 2 Belanda di Persib Bandung, Teco: Kualitas Pemain Asing Lawan Bagus

Kronologi Balita 2,5 Tahun di Bali Dianiaya Pacar Ibunya, KMW Patah Tulang & Luka-luka di Tubuh

Perlindungan Selain melakukan upaya pencegahan, beleid ini juga mengatur perlindungan bagi aparat penegak hukum dan keluarganya yang melakukan upaya pencegahan tersebut, baik secara langsung maupun berdasarkan permintaan.

Halaman
12
Editor: DionDBPutra
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved