Wacana Presiden Dipilih MPR, Pengamat : Mengapa Kita Mudah Lupa Sejarah?
Indikasi malas berpikir dan gagal berlogika itu terlihat ketika banyak pihak yang justru mengangkat persoalan politik berbiaya tinggi
Tayang:
Editor:
Eviera Paramita Sandi
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bali/foto/bank/originals/screen-shoot-stiker-bertema-pemilu-2019-di-instagram.jpg){kind=small}
lihat foto
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bali/foto/bank/originals/Jannus-TH-Siahaan-Doktor-Sosiologi-Universitas-Padjadjaran.jpg)
Pertimbangan itu tidak hanya dilakukan oleh pengurus PBNU saat ini, tetapi juga para pendahulu, seperti Rais Aam PBNU almarhum Sahal Mahfudz dan Mustofa Bisri.
Selain mengusulkan pemilihan presiden dikembalikan ke MPR, PBNU juga usul supaya Pasal 33 UUD 1945 tentang pemerataan ekonomi dikaji kembali.
Termasuk, PBNU mengusulkan supaya utusan golongan di parlemen dihidupkan kembali.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Wacana Presiden Dipilih MPR Dinilai Khianati Reformasi"
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bali/foto/bank/originals/Jumhur-Hidayat-saat-mendatangi-Istana-Jakarta-Senin-274.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bali/foto/bank/originals/Ketua-Umum-Konfederasi-Serikat-Pekerja-Seluruh-Indonesia-KSPSI-Jumhur-Hidayat.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bali/foto/bank/originals/Konferensi-pers-pengacara-Hotman-Paris-bersama-korban-pemerkosaan-oleh-anggota-kepolisian.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bali/foto/bank/originals/SATU-INDONESIA-AWARDS-2026.jpg)