Cegah Munculnya Permukiman Kumuh, Dinas Perkim Gelar Sosialisasi Publik Rancang Ranperda RP3KP

Bagaimana kita supaya tidak terjadi lagi permukiman kumuh, artinya pendatang dan penduduk Bali yang membangun rumah menimbulkan kekumuhan baru.

Cegah Munculnya Permukiman Kumuh, Dinas Perkim Gelar Sosialisasi Publik Rancang Ranperda RP3KP
TRIBUN BALI/ WEMA SATYADINATA
Suasana kegiatan sosialisasi publik II yang digelar Dinas PERKIM Provinsi Bali dalam rangka merancang penyusunan Ranperda Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) di Aula Graha Sarwa Guna I, Kantor LPMP Provinsi Bali, Senin (2/12/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PERKIM) menggelar kegiatan sosialisasi publik II dalam rangka merancang penyusunan Ranperda Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) di Aula Graha Sarwa Guna I, Kantor LPMP Provinsi Bali, Senin (2/12/2019).

Kepala Dinas PERKIM Provinsi Bali, Gede Pramana mengatakan tujuan digelarnya sosialisasi publik ini adalah untuk mendapatkan masukan-masukan terkait penyempuranaan Ranperda sehingga Bali bisa terbebas dari kawasan permukiman kumuh, serta ada perlindungan terhadap bangunan tradisional Bali. 

“Bagaimana kita supaya tidak terjadi lagi permukiman kumuh, artinya pendatang dan penduduk Bali yang membangun rumah menimbulkan kekumuhan baru. Maka hal ini diatur dalam RP3KP,” kata Pramana saat ditemui usai sosialisasi.

Tak Fokus Hitung Kalori, Diet Mediterania Miliki Keuntungan Lain Selain Turunkan Berat Badan

Pipa SPAM Petanu Bocor, Distribusi Air PDAM di Dentim, Densel & Denbar Terganggu hingga Rabu Esok

Perilaku Pasar Bergeser, Aprindo Bali Beri Edukasi untuk Mengenal Peluang Bisnis

Ia merasa khawatir munculnya permukiman kumuh karena banyaknya pendatang yang datang ke Bali.

Pertumbuhan penduduk sangat tinggi 2,14 persen.

Sedangkan kawasan permukiman yang ditetapkan di Bali adalah 10,44 persen pada luas wilayah sesuai dengan RTRW Provinsi Bali.

Disisi lain, lanjut dia, dari hasil konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, Ranperda ini mendapat dukungan dalam penyusunannya, karena Ranperda RP3KP Bali berbeda dengan Ranperda daerah lainnya. 

Dalam Ranperda juga dimasukkan terkait bangunan tradisional Bali, termasuk permukiman tradisional dan non tradisional.

“Karena Bali adalah daerah pariwisata budaya. Itu yang penting disana. Ranperda ini diharapkan bisa dijadikan Pilot project dan acuan dari Pemerintah daerah lain dalam menyusun RP3KP,” ujarnya.

Menurutnya, Bali sebagai daerah tujuan wisata tetap mempertahankan budayanya. Sebenarnya Perda tentang RP3KP sama di seluruh Indonesia, tetapi Bali dinilai memiliki kearifan lokal yang harus ditonjolkan.

Halaman
123
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Meika Pestaria Tumanggor
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved