Badung Darurat Sampah, Dewan Sodok Program DLHK: Pak Kadis, Saya Minta Tidak Cuma Lips Service
Jalannya rapat berlangsung panas, lantaran beberapa anggota dewan Komisi II menganggap program DLHK terkait penanganan sampah belum jalan.
Penulis: I Komang Agus Aryanta | Editor: Widyartha Suryawan
TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA – Komisi II DPRD Badung menggelar rapat kerja (Raker) terkait penanganan sampah dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) di Gedung Dewan Senin (2/12/2019).
Raker yang dipimpin Ketua Komisi II I Gusti Anom Gumanti itu dihadiri langsung Kepala Dinas DLHK Putu Eka Merthawan.
Turut hadir dalam raker tersebut anggota Komisi II seperti I Gusti Lanang Umbara, I Made Wijaya, IGA Inda Trimafo Yudha, IB Sunartha, Nyoman Dirga Yusa dan IB Alit Argapatra.
Jalannya rapat berlangsung panas, lantaran beberapa anggota dewan Komisi II menganggap program DLHK terkait penanganan sampah belum jalan.
Pada kesempatan itu, Eka Merthawan membeberkan rencana pembangunan Badung Ricycle Park (BPR) sebagai TPA nya Badung di kawasan Canggu lengkap dengan videonya.
Namun, pemaparan tersebut justru dianggap hanya sebagai lips service oleh anggota dewan. Sementara kondisi sampah di lapangan saat ini sudah tak terkendali.
Sehingga sejumlah program yang digagas DLHK juga dianggap belum jalan.
Menurut dewan, kalau program yang dibeberkan DLHK jalan, permasalahan sampah mestinya bisa diatasi pasca pelarangan Badung membuang sampah ke TPA Suwung di Denpasar.
Pertama sodokan dikeluarkan dari I Gusti Lanang Umbara. Politisi asal Pelaga ini menilai apa yang menjadi gagasan DLHK tidak nyambung dengan arahan Bupati Badung.
Ia pun mengingatkan kepada DLHK agar membuat program dan kebijakan sejalan dengan keinginan bupati.
“Pak Kadis, saya minta tidak cuma lips service. Bagus di permukaan. Bagi kami masalah ceremonial nomor dua, yang terpenting adalah kerja nyata. Karena Badung saat ini darurat sampah,” kata Lanang Umbara.
Mantan Ketua Forum Perbekel se-Badung ini mengharapkan dengan penutupan TPA Suwung ini, DLHK secepatnya membuat terobosan sehingga penanganan sampah tidak ngadat seperti saat ini

Ia berharap DLHK bisa membangun TPA berbasis teknologi dan ramah lingkungan.
“Yang kami inginkan DLHK itu harus bisa membuat sampah menjadi berkah. TPA itu harus indah, bisa jadi tempat rekreasi dan edukasi. Kalau tidak begitu semua desa pasti menolak (dibangun TPA). Tapi, kalau sudah bersih semua pasti mau,” kata politisi PDIP itu.
Dalam membuat program dan kebijakan, Eka Merthawan juga diminta supaya sejalan dengan program dan kebijakan Bupati Badung.