Program Prioritas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Bangli Justru Tak Dapat Anggaran

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangli, Bali, kembali menggeser anggaran kegiatannya karena ada satu program prioritas yang belum mendapat anggaran.

Program Prioritas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Bangli Justru Tak Dapat Anggaran
Tribun Bali/Muhammad Fredey Mercury
Kadis DLH Bangli, Ida Ayu Yudi Sutha

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangli, Bali, harus kembali menggeser anggaran kegiatannya karena ada satu program prioritas yang justru belum mendapat anggaran cukup yakni Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Kasi Perencanaan dan Dampak DLH Bangli, I Nengah Sutadi menjelaskan KLHS merupakan kajian tentang Kebijakan Rencana Program (KRP). Wujud KRP di suatu daerah bisa berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), maupun Pengelolaan Kawasan Tertentu.

“Kalau kita di Bangli, pengelolaan kawasan tertentu ini Geopark. KRP inilah yang dianalisis agar menjamin keberlangsungan pembangunan berkelanjutan itu,” jelas Sutadi, Minggu (8/12/2019).

Lanjut dia, KLHS RPJM diatur pula dalam Permendagri 7 tahun 2018. Dalam hal ini, DLH Bangli menganalisis dua KRP, yakni untuk tahun sebelumnya serta KRP untuk tahun yang akan datang.

“Ini lantaran Bangli akan memasuki tahun Pilkada sehingga kita wajib menginventarisasi evaluasi kegiatan di RPJM sebelumnya yang belum mencapai target. Selanjutnya hasil inventarisasi itu ditawarkan dalam visi-misi kepala daerah terpilih nantinya untuk menjamin keberlangsungan pembangunan,” ujarnya.

Sutadi juga menambahkan, KLHS merupakan syarat administrasi dalam RPJM 2020 – 2025. Sebab itu, KLHS harus sudah ada sekitar bulan Juli atau Agustus 2020 mendatang.

“Ini merupakan syarat mutlak. Kalau tidak ada KLHS, maka RPJM tidak bisa diverifikasi. Tanpa adanya verifikasi, maka RPJM tidak bisa diberlakukan. Artinya tanpa RPJM, pemerintah daerah terpilih juga tidak bisa melaksanakan program-program. Dengan demikian gaji kepala daerah serta DPRD juga tidak bisa dibayarkan,” ucapnya.

Sementara Kepala DLH Bangli, Ida Ayu Yudi Sutha mengungkapkan anggaran yang dibutuhkan dalam pembuatan KLHS ditaksir mencapai Rp 100 juta.

Karenanya pihaknya kini kembali melakukan penyisiran anggaran. Penyisiran dilakukan pada anggaran yang diplot ke DLH senilai Rp 1,7 miliar.

Dayu Yudi mengatakan sejatinya anggaran untuk pembuatan KLHS sudah ada. Kendati demikian jumlah yang dianggarkan belum mencukupi dari total kebutuhan. Terlebih diakui, berdasarkan hasil bimtek pekan lalu, pembuatan KLHS merupakan skala prioritas pada tahun 2020 mendatang.

Di lain sisi, Dayu Yudi juga tidak menampik bahwa seluruh kegiatan yang mendapat anggaran merupakan program prioritas. Ini disebabkan kegiatan tersebut riil berdasarkan kebutuhan dan dikerjakan di masyarakat.

“Cuma karena ada seperti ini, ya kira-kira yang mana harus dikurangi. Mana yang harus dicarikan Rp 5 juta, Rp 4 juta, biar bisa terpenuhi dulu. Karena KLHS, tahun ini memang harus ada. Kabupaten lain juga demikian,” tandasnya. (mer)

Penulis: Muhammad Fredey Mercury
Editor: Ni Ketut Sudiani
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved