Museum HAM Munir Resmi Didirikan di Kota Batu Jatim

Kedua adalah soal konflik agraria dan sumber daya alam. Ahmad mengatakan bahwa sudah berkali-kali dialog dilakukan dengan pemerintah untuk memberikan catatan-catatan perbaikan, dari masalah pertambangan hingga perkebunan.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur menyisakan konflik-konflik pertanahan, sumber daya alam, di mana masyarakat yang terkait dirugikan.

"Kita menginginkan kebijakan-kebijakan agraria yang lebih progresif, yang lebih memenuhi keadilan bagi masyarakat terutama di daerah-daerah yang terkena dampak dari investasi ataupun infrastruktur," jelas Ahmad.

Kemudian yang ketiga yaitu intoleransi, ekstremisme yang menggunakan kekerasan.

"Itu menurut kami adalah isu yang juga perlu diatasi. Diskriminasi terhadap minoritas misalnya, masih sering terjadi dalam pembangunan rumah ibadah, menjalankan ibadah tertentu, ada gangguan-gangguan di mana aparat keamanan tidak sungguh-sungguh untuk menjaga ketenangan dari warga yang mengekspresikan atau menjalankan ibadahnya. Itu tantangan selanjutnya," pungkas Ahmad.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pembangunan Museum HAM Munir, Apa Saja PR Penegakan HAM di Indonesia?".