CPNS 2019

Kepala BKD Bali Jamin Tak Ada Kebocoran Soal CPNS, Penerimaan by System, Tak Ada yang Bisa Bantu   

“Mengingat penerimaan CPNS ini semuanya by system, kami menginformasikan kepada masyarakat agar tidak percaya kepada orang yang menyanggupi bisa memba

Kepala BKD Bali Jamin Tak Ada Kebocoran Soal CPNS, Penerimaan by System, Tak Ada yang Bisa Bantu    
Tribun Bali/Wema Satya Dinata
Suasana rapat membahas persiapan perekrutan CPNS dan Pegawai Kontrak di lingkungan Pemprov Bali antara BKD Provinsi Bali bersama Komisi I DPRD Bali di Ruang Banmus lantai III Kantor DPRD Bali, Kamis (19/12/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali bersama Komisi I DPRD Bali menggelar rapat membahas persiapan perekrutan CPNS dan Pegawai Kontrak di lingkungan Pemprov Bali.

Kepala BKD Bali, Ketut Lihadnyana mengatakan untuk soal CPNS sepenuhnya disiapkan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

Ia memastikan tidak mungkin terjadi kebocoran soal CPNS karena pada saat peserta masuk, pada jam tertentu baru kemudian soal bisa dibuka dan setiap orang mendapat soal yang berbeda.

“Mengingat penerimaan CPNS ini semuanya by system, kami menginformasikan kepada masyarakat agar tidak percaya kepada orang yang menyanggupi bisa membantu. Lebih baik waktu, tenaga dan pikiran digunakan mempersiapkan diri mengikuti tes,” kata Lihadnyana di Ruang Banmus lantai III Kantor DPRD Bali, Kamis (19/12/2019).

Semeton Dewata Bulldog Tanggapi Kericuhan Antrean Tiket Bali United, Ada Banyak Fans Dadakan

Optimalkan Produk Biofarmakologi Laut, KKP Luncurkan Gerai Marine Spa Nusa Dua dan Rumah Produksi

Banyuwangi Luncurkan Call Centre Gawat Darurat ‘112’ Bebas Pulsa

Ia menerangkan pada Bulan Desember ini, kegiatan di BKD Bali sangat padat.

Pertama, harus merampungkan penyesuaian pejabat eselon II, III dan IV sebagai akibat dari restrukturisasi OPD.

Selanjutnya, tanggal 2 Januari 2020 seluruh pejabat tersebut sudah harus dilantik, mengingat perda perampingan OPD berlaku mulai 1 Januari 2020.

Kedua, ada transformasi dari jabatan struktural ke fungsional.

Akibat transformasi ini setiap dua hari sekali ada surat edaran dari pusat yang berubah.

“Implikasi surat edaran itu, membuat daerah menjadi bingung.Surat terakhir adalah tanggal 18 Desember kaitannya transformasi dari jabatan struktural ke fungsional,” ujarnya.

Halaman
123
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved