Tahun 2020 RS di Gianyar Dibuat Transparan, Langkah Pemkab Hapus Keluhan Kamar Pasien

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR – Pemkab Gianyar di bawah kepemimpinan Made Mahayastra, akan terus menggencarkan pelayanan berbasis digital.

Tahun 2020 nanti, Mahayastra akan merancang program transparasi rumah sakit.

Hal ini juga mencakup jadwal operasi, yang dinamainya Jepun (Jadwal Online Operasi Tanpa Undur).

Bupati Gianyar, Made Agus Mahayastra, Minggu (29/12/2019) mengungkapkan alasan pihaknya perlu membuat program Jepun.

• Sambut Tahun Baru 2020, Pemuda ST Padangtegal Mekarsari Ubud Gianyar Gelar Lomba Sajian Prangkat

• Wakil Bupati Gianyar Resmikan Gedung Fitnes Puslag Atlet Gianyar

• Taman GOR Kebo Iwa Tak Sesuai dengan Video Proyek, Bupati Gianyar Akan Surati BPJS Ketenagakerjaan

Ia berkata selama ini banyak masyarakat yang mengeluhkan, jadwal operasi yang mendadak diundur.

“Dengan adanya Jepun, tidak lagi ada intervensi pihak manapun. Jadwal operasi bisa dilihat oleh siapapun melalui online,” ujarnya.

Politikus PDIP asal Payangan itu juga berkata bahwa  di tahun 2020 nanti pihaknya akan melakukan transparasi kamar inap.

Selain itu pihaknya akan memasang sistem, dimana masyarakat bisa melihat ketersediaan kamar inap, tanggal berapa pasien akan pulang, dan sebagainya.

Hal ini perlu dilakukannya, mengingat banyaknya masyarakat yang mengeluhkan tidak mendapat kamar kelas III.

“Dengan adanya program ini, tidak lagi berebut kamar, karena akan kelihatan ruangannya, tanggal berapa keluar akan kelihatan. Termasuk tingkatan rumah sakit, kita mengarah ke profesional. Ini untuk menyongsong 2020,” ujarnya.

Mahayastra berkata program sistem digital tersebut untuk menyempurkan program peralayanan kesehatan gratis.

Mahayastra berujar, pihaknya sengaja tidak memberikan nama pada program kesehatan dengan tujuan nantinya tak menimbulkan polemik.

“Dengan adanya ha itu, program kesehatan gratis kita akan semakin lengkap,” ujarnya.

Ia menuturkan program kesehatan gratis ini diperkuat lantaran Gianyar tak lagi bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Hal itu dilakukan sebagai efisiensi anggaran.

Terlebih lagi saat ini iuran BPJS Kesehatan mengalami kenaikan 100 persen.

Mahayastra mengungkapkan, bila pihaknya tetap mengikuti program BPJS, per tahun Pemkab Gianyar harus mengeluarkan anggaran sekitar Rp 75 miliar – Rp 80 miliar.

“Kalau uang itu dipakai BPJS, hangus uang itu. Padahal untuk program kesehatan gratis Gianyar, saya pasang Rp 32 miliar. Uang rakyat saya selamatkan Rp 38 miliar. Kalau itu dipakai perbaiki balai banjar misalkan per unit habiskan Rp 500 juta, ada 80 balai banjar kita perbaiki. Kalau membangun jalan, 40 kilometer bisa kita bangun,” ungkap Mahayastra. (*)