Pengamat: Smart Subak Bisa Tingkatkan Kualitas Pertanian Bali, Sekaligus Sebagai Bank Data

Pengamat: Smart Subak Bisa Tingkatkan Kualitas Pertanian Bali, Sekaligus Sebagai Bank Data

 TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pembangunan pertanian di Bali, masih memiliki potensi untuk dikembangkan.

Terlebih lagi subak telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia yang seharusnya mampu meningkatkan pendapatan petani.

Sayangnya, hingga kini petani di Bali masih dihadapkan pada pendapatan dan kesejahteraan yang belum memadai, sehingga dikhawatirkan pekerjaan pertanian di lahan sawah akan makin ditinggalkan.

Pengamat Pertanian Universitas Dwijendra, Gede Sedana mengatakan, sistem pertanian di Bali, khususnya pada lahan sawah saat ini masih sepenuhnya dikelola subak, sebagai sistem irigasi tradisional.

Subak merupakan suatu lembaga yang menjadi benteng atau penjaga budaya Bali melalui budaya bertani yang berlandaskan filosofi Tri Hita Karana.

Namun fakta yang terjadi adalah sebagian besar petani maupun pelaku usaha tani justru belum mendapatkan kesejahteraan yang memadai dari hasil usahanya.

Belum lagi, petani dihadapkan dengan permasalahan menyempitnya tanah atau lahan garapan seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, baik di pedesaan maupun perkotaan.

• Dibangunkan Tak Kunjung Bangun, Saat Diperiksa Riki Sudah Tak Bernyawa

• Teddy Geram Dituding Kuasai Harta Lina, Ungkap Sisa Kekayaan Hingga Mengaku Masih Ngekos

Kebutuhan lahan ini mendorong terjadinya persaingan pemanfaatan lahan yang memiliki potensi sosial dan ekonomi di kawasan tersebut, selanjutnya ikut memicu terjadinya alih fungsi lahan persawahan.

Dampaknya, berimbas pada berbagai hal, antara lain turunnya produksi pangan yang menyebabkan terancamnya ketahanan pangan, hilangnya mata pencaharian petani dan dapat menimbulkan pengangguran,  serta hilangnya investasi infrastruktur pertanian (irigasi) yang telah menelan biaya sangat tinggi.

“Makin menyempitnya lahan pertanian di Bali, maka makin sulit mengharapkan petani dapat berproduksi secara optimal. Lahan pertanian yang makin berkurang akibat alih fungsi lahan, kini bahkan telah menjadi ancaman dan tantangan tersendiri bagi Pemprov Bali,” kata Sedana di Denpasar, Jumat (10/1/2020).

Bercermin dari kondisi tersebut, kata dia, maka perlu adanya upaya berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun lembaga non-pertanian untuk bersama-sama dan bersinergi, guna meningkatkan kesejahteraan para petani anggota subak.

Saat ini kebijakan yang telah dilakukan pemerintah memang sudah memadai, seperti peningkatan produktivitas lahan dan tanaman, penyediaan subsidi, asuransi pertanian, irigasi, dan kebijakan lainnya.

“Tapi kebijakan yang sudah memadai itu masih perlu dioptimalkan lagi, mengingat pengembangan subak juga membutuhkan rekayasa sosial dan teknologi, dan dilakukan berbagai komponen atau stakeholder (pemerintah dan non-pemerintah),” ujarnya.

Terkait hal itu, lanjut Sedana, salah satu upaya terobosan alternatif yang perlu diambil adalah membuat pemetaan terhadap subak yang ada, menyangkut berbagai informasi baik sosial, teknis (pertanian dan irigasi) dan ekonomis subak.