Diseminasi IPEI, Ketimpangan dan Pengurangan Kemiskinan Jadi Perhatian di Bali
Namun yang perlu mendapat perhatian pemangku kepentingan di Bali adalah pada pilar kedua, karena Bali berada di peringkat kedelapan.
Penulis: Wema Satya Dinata | Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
lihat foto
Dikatakannya, pembangunan ekonomi saat ini harus mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru tetapi di sisi lain tidak melupakan pembangunan sosial.
Hal ini juga sesuai dengan program SDGs bahwa pembangunan berkelanjutan harus menyeimbangkan antara aspek pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan lingkungan.
Adapun manfaat dari IPEI antara lain, pertama, Indeks ini bisa digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengukur bagaimana tingkat pembangunan ekonomi inklusif di tempat masing-masing.
Kedua, untuk monitoring mengenai pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.
Ketiga, menentukan prioritas yang perlu dilakukan agar pembangunan daerah ke depan bisa menjadi lebih inklusif.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan, Ni Luh Made Wiratmi saat menghadiri acara diseminasi indeks pembangunan ekonomi inklusif mengatakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan telah menjadi agenda utama pembangunan ekonomi Indonesia yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024.
Kementerian PPN/Bappenas telah mengembangkan indeks pembangunan ekonomi inklusif (IPEI) sejak 2017 yang mencakup indeks 34 Provinsi dan 460 Kabupaten/Kota se Indonesia.
IPEI dibangun dari sebuah konsep mengenai pembangunan ekonomi secara menyeluruh, tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi manfaat dari pertumbuhannya juga dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Oleh karena itu, perhitungan indeks memasukkan komponen-komponen pertumbuhan ekonomi, ketimpangan , kemiskinan serta perluasan akses dan kesempatan.
“Indeks tersebut diharapkan mampu menjadi salah satu alat ukur dan alat monitor pembangunan ekonomi yang dapat melengkapi alat ukur lainnya.Pembangunan ekonomi inklusif tentunya dapat melebur dalam visi daerah Provinsi Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” terang Wiratmi. (*)
