Lima Anggota DPRD Tabanan Dicopot dari Jabatan, Suarta Sebut Mereka Izin Percikkan Tirta

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Lima orang Kader PDIP Tabanan diberhentikan dari Jabatannya di Fraksi serta Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Tabanan, Kamis (16/12020).

Sementara satu orang kader diberikan peringatan keras oleh partai.

Hal tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan atau press release dari Dewan Pimpinan Daerah PDIP Provinsi Bali yang ditandatangi langsung oleh Ketua DPD PDIP Bali, I Wayan Koster dan Sekretaris DPD, I Gusti Ngurah Jaya Negara.

Pasca pemberhentian tersebut, empat orang Srikandi dipilih DPC PDIP Tabanan sebagai penggantinya.

Dalam surat tersebut, tertulis ada sembilan nama kader partai banteng.

Delapan diantaranya memegang jabatan di fraksi serta alat kelengkapan dewan.

Sedangkan satu orang sebagai anggota biasa.

Dari sembilan tersebut, enam diantaranya merupakan kader partai banteng Tabanan.

Diantaranya, I Wayan Widnyana yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPRD Tabanan, I Made Suardika yang menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Tabanan, I Made Sudiana yang menjabat sebagai Sekretaris Komisi III DPRD Tabanan, I Made Edi Wirawan yang merupakan Wakil Ketua Komisi II DPRD Tabanan, dan I Made Suarta yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRD Tabanan.

Sementara satu orang anggota DPRD Tabanan yang mendapat peringatan keras adalah I Gede Purnawan, politikus asal Desa Padangan, Pupuan yang juga pengurus di DPC PDIP Tabanan.

Pasca surat pemberitahuan tersebut beredar, Ketua DPC PDIP Tabanan langsung melakukan rapat intern dengan jajaran pengurus Partai di kantornya yang beralamat di Jalan Sudimara, Desa Gubug, Tabanan.

Pertemuan tersebut berlangsung tertutup untuk memplenokam kader penggantinya.

Hal tersebut tertuang dalam surat DPC PDIP Tabanan nomor 010/IN/DPC-03.09/1/2020, perihal penggantian dan pengisian jabatan yang selanjutnya diserahkan ke DPRD Tabanan untuk ditindaklanjuti.

Dan setelah pleno dilakukan akhirnya empat diantaranya adalah srikandi.

Diantaranya, Ni Made Suryani menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Tabanan mengantikan I Made Suardika.

Ni Made Dewi Trisnayanti menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPRD Tabanan menggantikan I Wayan Widnyana. A. A. Sagung Ariani menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPRD Tabanan menggantikan I Made Edi Wirawan.

Putu Yuni Widyadnyani menjabat sebagai Sekretaris Komisi III DPRD Tabanan menggantikan I Wayan Sudiana.

Sementara itu, I Gusti Komang Wastana yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris komisi ditunjuk menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRD Tabanan menggantikan I Made Suarta.

Sementara jabatan Sekretaris Komisi IV diisi oleh Ni Made Rahayuni.

"Hasil rapatnya bahwa kami di DPC PDIP Tabanan menjalankan sesuai dengan instruksi DPP dan DPD Partai. Lima orang kader dicopot jabatannya dan diganti dengan kader lain, sedangkan satu orang diberikan peringatan keras karena tak menjabat dalam AKD," ungkap Ketua DPC PDIP Tabanan, I Komang Gede Sanjaya didampingi Sekretaris DPC, I Nyoman Arnawa, Kamis (16/1/2020).

Dia melanjutkan, sangat prihatin dengan kejadian seperti ini.

Semoga saja tidak terjadi hal serupa kedepannya.

Sebab, saat ini PDIP merupakan partai pelopor.

Ciri khas dari partai pelopor adalah kedisiplinan, sehingga tak melihat latar belakang kader yang lama, baru, hebat atau apapun.

"Nah kebetulan saat rakernas itu (10-12 Januari), ada kawan-kawan yang tidak disiplin sehingga mereka kena sanksi. Sanksi ini bukan kami harapkan, tapi sanksinya langsung dari DPP Partai untuk memberikan sanksi mencopot jabatan alat kelengkapan dewan yang dijabat oleh kawan-kawan kita ini.

Jadi sanksinya langsung dari DPP dan saya diminta menjalankan tugas mengganti," jelas Sanjaya sembari menyebutkan, sanksi tak berlaku bagi pengurus DPC PDIP Tabanan.

Selanjutnya, kata dia, semua nama pengganti sudah diplenokan saat rapat intern di Kantor DPC PDIP Tabanan.

Mereka yang mengganti merupakan kader yang berkompetensi.

Kemudian, nama-nama ini diserahkan ke DPRD Tabanan untuk ditindaklanjuti.

"Nanti di dewan akan dilakukan sidang paripurna untuk melantik jabatannya ini. Saya sangat prihatin dengan kejadian ini, Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita bersama," katanya.

"Tapi saya seneng dengan kejadian ini, mudah-mudahan kejadian ini berefek baik bagi lembaga. Ini duka tapi ada plus minusnya, bisa menjadikan disiplin untuk semua kader kedepannya," imbuhnya.

Disinggung mengenai apakah akan membatu klarifikasi dari kader partai yang namanya tercantum, Sanjaya mengatakan secara pribadi silahkan karena mereka memiliki hak jawab.

"Itu silahkan, tidak apa. Tapi untuk itu bukan kapasitas kami di DPC, kami hanya diminta mengganti orang saja. Kalau urusan itu, di Pusat baik DPD atau DPP," kata Sanjaya.

Suarta Sebut Dapat Tugas Khusus Partai

Disisi lain, Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Made Suarta menuturkan, saat itu ia mendapat tugas untuk memercikan tirta (air suci) di luar rungan Rakernas bersama sejumlah kader lainnya agar pelaksanaan Rakernas berjalan dengan lancar.

Tapi setelah tugas itu selesai, ia pun kembali ke dalam.

Ternyata ada petugas yang menjepret (dilubangi) ID Rakernasnya saat itu.

Pelubangan ID tersebut merupakan tanda dari sanksi pencopotan jabatan.

"Kita jalankan kewajiban dulu, setelah itu kita kembali masuk ke Rakernas. Tapi kami tak tau ternyata itu penanda saat ID kita di jepret, saya kira itu hanya di absen saja," kata Suarta.

Suarta menyatakan, karena itu sudah menjadi keputusan partai, pihaknya mengaku siap menjalankan perintah Partai. Yang jelas kita hanya ingin klarifikasi saja.

"Tetap menerimanya, karena kita sebagai kader siap menerima keputusan partai," ujarnya.

Sementara itu, I Gede Purnawan menyatakan tetap menghormati segala keputusan dari DPP dan DPD Partai.

Tapi, ia menginginkan agar pihaknya yang mengalami OTT tidak disiplin ini mendapat ruang untuk klarifikasi

"Kami tidak ingin membatalkan sanksi ini karena sanksi ini sudah diputuskan pimpinan DPP dan DPP Partai. Kami tetap menghormati, tapi ruang untuk klarifikasi apa yang terjadi kepada kami ini sangat penting, kami harus sampaikan. Apalagi di medsos juga sudah muncul tidak disiplin dan sebagainya," tegasnya.

Purnawan mengaku akan sesegera mungkin bertemu dengan pimpinan partai untuk menyampaikan klarifikasi tersebut.

"Saya mencari waktu mungkin hari ini akan menyampaikan klarifikasi ke pimpinan DPD PDIP Bali dengan harapan ada informasi yang lebih baik," tandasnya.(*)