Terkait Kasus Jiwasraya, Analis Asuransi Minta Sri Mulyani untuk Memberi Dana Talangan 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Industri asuransi kini tengah menjadi sorotan banyak pihak, salah satunya disebabkan kasus gagal bayar klaim yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Pemerhati dan Analis Asuransi Irvan Raharjo pun mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati perlu untuk memberikan dana talangan atau bailout atas gagal bayar klaim perusahaan pelat merah tersebut.

Dia menilai, pemerintah memiliki utang kepada industri asuransi lantaran tidak memberikan perhatian kepada industri tersebut.

• Virus Misterius Mirip Pneumonia Telan 2 Korban di China, Penularan Melalui Batuk dan Bersin

• Berkali-kali Lolos dari Kepungan Belanda, Inilah Kisah John Lie, Perwira TNI Keturunan Tionghoa

• Maling di 7 Rumah Mewah di Surabaya & Sempat Terekam CCTV hingga Viral, Pria Ini Diciduk di Bali

"Satu solusi, kita serukan ke Menteri Keuangan untuk mem-bail out Jiwasraya dan seluruh rangkaian persoalan yang lebih sama, sudah banyak yang disebut-sebut dan setelah ini akan ada lagi," dilansir dari Kompas.com, Sabtu (18/1/2020).

Sebagai informasi, bailout adalah pemberian bantuan keuangan dari pemerintah kepada perusahaan yang berada di ambang kebangkrutan.

Sebelumnya sempat diberitakan Jiwasraya setidaknya membutuhkan dana Rp 32,89 triliun agar rasio solvabilitas atau risk based capital (RBC) sesuai ketentuan yakni minimal 120 persen.

• Kronologi Laka Maut di Marga Tabanan, Diduga Mabuk Made Sila Tabrak Palinggih & Tewas di Tempat

• Ketahuan Mesum di Dalam Mobil, Pria Ini Tancap Gas Lalu Tabrak Satpam & Kabur Hingga Dikejar Ojol

• Seusai Upacara Ngaben, Pura Dalem Teges Padangsambian Kelod Terbakar, Begini Kronologinya

Namun demikian, Ekonom Universitas Indonesia (UI) sekaligus Direktur eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi menilai bailout belum dibutuhkan oleh Jiwasraya.

Meski dana yang dibutuhkan Jiwasraya cenderung kecil jika dibandingkan dengan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah, Fithra menilai jika anggaran tersebut bisa menimbulkan trade off dan opportunity cost.

Selain itu dia menilai dengan pemberian dana talangan oleh pemerintah, bisa membuat pelaku di industri asuransi untuk melakukan hal yang sama.

• Komang Ayu Terkejut Dikira Kura-Kura, Ternyata Jasad Bayi Tanpa Kepala Mengapung di Sungai Ayung

• Rihanna dan Jemeel Putus Setelah Tiga Tahun Pacaran

"Nanti kalau dibayar mereka mikirnya ah nanti juga dibayar kok (sama pemerintah)," ujar dia dalam kesempatan yang sama.

Salah satu solusi yang dia tawarkan adalah Jiwasraya berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut dia, dengan melakukan kolaborasi tersebut setidaknya dalam tiga hingga empat tahun premi Jiwasraya bisa meningkat signifikan.

Selain itu, pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP) harus segera dilakukan.

"Undang-undang asuransi untuk Lembaga Penjamin Asuransi (LPP) harus disegerakan. Ini untuk memunculkan trust ke asuransi jiwa agar tidak terpuruk," ujar dia. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Analis Asuransi Minta Sri Mulyani Talangi Jiwasraya"