Empat Tahun Beruntun, Banyuwangi Kembali Sabet SAKIP A dari Kementerian PAN-RB

TRIBUN-BALI.COM, BANYUWANGI - Pemkab Banyuwangi kembali meraih nilai A dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2019 dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Prestasi itu mampu dipertahankan empat kali berturut-turut sejak 2016, setelah sebelumnya Banyuwangi menjadi kabupaten pertama dan satu-satunya di Indonesia yang meraih SAKIP Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menerima penilaian tersebut di Bali, Senin (27/01/2020), dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Muhammad Yusuf Ateh.

• Selamat Jalan Kobe Bryant dan Gianna, Sosok Inspirasi Banyak Orang Tewas Mengenaskan

• Pasien Pramugari di BRSUD Tabanan, Kadis Kesehatan Tabanan Sebut Bukan Corona tetapi Bronchitis

• Seusai Ungkap Rumah Industri Ganja, Polisi Kini Mencari Pemasok Biji Ganja

”Ini merupakan kerja gotong royong seluruh ASN, masyarakat, dan semua stakeholder di Banyuwangi. SAKIP A bukan hanya soal penilaian yang diraih, tapi setidaknya juga mencerminkan perubahan demi perubahan yang coba diukir masyarakat Banyuwangi,” ujar Bupati Anas saat dihubungi sesusai penyerahan penilaian tersebut.

SAKIP adalah sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan instansi pemerintah yang dimonitor oleh pemerintah pusat.

Terdapat sejumlah fokus pelaporan dan evaluasi, mulai anggaran, kinerja output program pembangunan, kinerja outcome program, hingga kinerja sasaran.

• Syarat Pemberian Bantuan untuk Lansia di Kabupaten Badung Diperketat

• Tim Wasrik Itjenau Datangi Lanud I Gusti Ngurah Rai? Ini Tujuannya

• 12 Tim Peneliti Muda Denpasar Tampilkan Hasil Penelitian di Thailand, Manfaatkan Label Botol Plastik

Paradigma pemerintahan digeser bukan lagi pada berapa anggaran yang disiapkan dan dihabiskan, tapi berapa besar kinerja yang dihasilkan.

Anas mengatakan, penilaian SAKIP menunjukkan tingkat efektivitas dan efiensi penggunaan anggaran dibandinglan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembanguna budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil.

”Artinya, dengan politik anggaran yang efisien dan efektif bisa menghasilkan kemanfaatan yang optimal bagi masyarakat, outcome maksimal bagi pembangunan daerah,” ujarnya.

Dalam keterangannya, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, penilaian SAKIP menilai tingkat akuntabilitas atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

• Sakit Setelah Makan di Restoran China di Bali, Seorang Pasien Mengira Kena Virus Corona

• Masuk Tahap SKD, Apakah Fenomena Gugur Massal Terjadi Lagi di Rekrutmen CPNS Tahun Ini?

Jadi SAKIP ini bukan seperti lomba atau kompetisi, tapi sejauh mana daerah memanfaatkan anggarannya secara efektif, punya target, dan hasil kerja jelas.

Ateh mengapresiasi raihan Banyuwangi yang mampu mempertahankan nilai A secara berturut-turut.

"Saya berharap Banyuwangi ke depan bisa meraih nilai AA. Apa yang telah dicapai selama empat tahun terakhir, bisa ditingkatkan lagi," ungkap Ateh.

Secara nasional, belum ada Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapatkan SAKIP dengan nilai AA. Untuk wilayah II sendiri, hanya ada lima kabupaten/ kota yang mendapat nilai A pada 2019 ini.

Sebelumnya, Banyuwangi adalah satu-satunya Pemerintah Kabupaten di Indonesia yang dapat nilai A.

Pada 2019, Banyuwangi meraih nilai SAKIP sebesar 83,10 dengan poin A, termasuk yang tertinggi di antara berbagai kabupaten di Tanah Air.

Nilai Banyuwangi tersebut meningkat dibanding capaian 2018 sebesar 82,17. (*)