Ini Alasan Wagub Bali Tolak Permintaan Timor Leste Soal Karantina Mahasiswa yang Pulang dari China

Ini Alasan Wagub Bali Tolak Permintaan Timor Leste Soal Karantina Mahasiswa yang Pulang dari China

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR  - Wakil Gubernur (Wagub) Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati memberi sinyal menolak permintaan pemerintah Timor Leste menjadikan Bali sebagai lokasi karantina warganya yang dipulangkan dari China.

Timor Leste akan memulangkan 17 warga negaranya dari China yang berstatus mahasiswa.

Sebelum kembali  ke negaranya, Timor Leste meminta izin agar 17 mahasiswa tersebut dikarantina di Pulau Dewata guna memastikan tidak terjangkit virus corona jenis baru (2019-nCoV).

"Ada permintaan dari Timor Leste untuk memberikan fasilitas karantina di Bali,"  kata Wagub yang akrab disapa Cok Ace seusai rapat dengan pemangku kepariwisataan di Kantor Gubernur Bali, Senin (3/2).

Cok Ace mengungkapkan, Timor Leste meminta warganya dikarantina kurang lebih selama dua hingga tiga minggu.

Permintaan itu disampaikan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Dili.

Wagub Cok Ace mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan surat untuk menjawab permohonan Timor Leste tersebut.

Penolakan tersebut, kata wagub,  sesuai masukan dari berbagai elemen kepariwisataan di Bali.

"Berdasarkan masukan teman-teman semua (pemangku kepariwisataan) kelihatannya kita sulit untuk mengizinkan," kata Cok Ace yang juga Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali tersebut.

Pada kesempatan ini, Wagub Cok Ace menjelaskan sikap Pemprov Bali menindaklanjuti keputusan pemerintah pusat menunda penerbangan dari dan ke seluruh wilayah Republik Rakyat Tiongkok (RRT), kecuali Hongkong dan Macau.

Penundaan penerbangan ini berlaku mulai 5 Februari 2020 pukul 00.00 Wita hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Wagub Cok Ace mengatakan pihaknya akan  menyampaikan hal ini kepada masyarakat, khususnya wisatawan Tiongkok atau China  yang masih berada di Bali.

Menurutnya, jika wisatawan Tiongkok yang berangkat sebelum tanggal 5 Februari 2020 tidak ada masalah. 

"Tapi yang kita sikapi adalah mereka yang seharusnya berangkat setelah tanggal 5, tapi mereka ingin berangkat mendahului karena tidak ada penerbangan lagi," katanya.

Cok Ace mengatakan, pemerintah membutuhkan data siapa saja wisatawan Tiongkok tersebut dan di mana lokasi tinggalnya.

Data diperlukan untuk keputusan, misalnya menambah penerbangan dari Bali ke Tiongkok.

"Dan tidak menutup kemungkinan masih ada wisatawan yang tercecer di Bali karena mereka belum mendengar informasi," kata dia.

Guna mendata wisatawan Tiongkok di Bali ini, kata Wagub  Cok Ace, pihaknya langsung bergerak dari hotel ke hotel, vila, travel agent dan seluruh pemangku kepariwisataan.

Wagub membuat asumsi berdasarkan data Badan Pusat Statistik bahwa rata-rata wisatawan Tiongkok yang datang ke Bali tinggal selama empat hari.

Jumlah kedatangannya kurang lebih 1.200 orang.

Mengacu pada asumsi itu, yang akan kembali ke negaranya adalah mereka yang datang pada 1 Februari 2020.

Penundaan penerbangan  diprediksi menimpa wisatawan Tiongkok yang datang mulai tanggal 2 hingga 3 Februari 2020.

Jika rata-rata wisatawan Tiongkok yang datang per hari itu 1.200 orang dikali 3 hari maka akan ada 3.000 hingga 4.000 wisatawan yang akan tercecer di Bali.

"Inilah yang harus kita pikirkan bagaimana memberangkatkan mereka," jelasnya.

Selain wisatawan, Cok Ace mengaku masih memikirkan tenaga kerja asal Tiongkok yang sudah beberapa minggu atau berbulan-bulan ada di Bali.

"Ini yang  saya belum dapat jawabannya," kata tokoh Puri Ubud itu.

Mengenai penerbangan tambahan, kata Cok Ace, sudah ada tawaran dari Konsul Jenderal Tiongkok di Denpasar Gou Haodong. 

Pihak Tiongkok akan menjemput langsung warga negaranya di Bali jika memang dibutuhkan.

Ketua PHRI Bali itu mengatakan, mengurus masalah wisatawan Tiongkok itu harus bijak.

"Kita tidak mau kelihatannya mengusir mereka (wisatawan Tiongkok). Ini tidak bagus kalau terjadi.  Kita hanya mengumumkan bahwa anjuran Presiden bahwa penerbangan tanggal 5 (Februari)  sudah habis," tambahnya.

164 Penerbangan

PT Angkasa Pura I (Persero) selaku Manajemen Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai  akan mengikuti  arahan dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengenai penundaan sementara seluruh penerbangan dari Indonesia ke China mulai Rabu 5 Februari 2020.

Dalam seminggu rute penerbangan dari Bali menuju China (Mainland China) sebanyak 247 penerbangan reguler.

“Dari kesiapan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali secara database sekitar 164 flight jadwal reguler yang akan ditunda,” kata Communication and Legal Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandara  I Gusti Ngurah Rai Bali Arie Ahsanurrohim, Senin (3/2).

Dia menyebutkan, ada 55 penerbangan yang akan tetap beroperasi menuju Hongkong dan 28 ke Taipei karena Hongkong dan Taipei adalah rute yang dikecualikan dari kebijakan itu.

“Kami masih menunggu langkah teknis dari Kementerian Perhubungan,"  imbuh Arie.

Sebanyak 164 penerbangan yang dibatalkan atau ditunda sementara diperkirakan pergerakan penumpang dari China ke Bali dan sebaliknya mencapai 22 ribu lebih.

“Perkiraan kalau satu penerbangan membawa 140 penumpang dikalikan 164 jadi sekitar 22.960 pergerakan penumpang dari Bali ke China dan sebaliknya,” tuturnya.

Arie menyampaikan saat ini belum ada rencana menyiapkan posko virus corona di bandara. 

“Angkasa Pura I tidak menyiapkan secara spesifik, tapi koordinator terkait operasional bandara udara tentang kesiapan ini berada di AOCC yang ada di terminal kedatangan internasional,” ungkapnya. (sui/zae)