Sponsored Content
Bali Berada di Posisi 26, Sosialisasi Pendidikan Pranikah Dihadiri Langsung Menteri PPPA RI
Sosialisasi pendidikan pranikah bagi pelajar SMA/SMK se-Kota Denpasar dihadiri langsung Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
Penulis: Ni Kadek Rika Riyanti | Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
lihat foto
Selain itu, berdasarkan sumber BPS 2018 faktanya 0,7% anak perempuan usia 10-17 tahun berstatus kawin, 0,04 sudah bercerai.
Lebih jauh lagi, praktik perkawinan anak di usia dini ini memiliki dampak jangka panjang terhadap keluarga, masyarakat dan generasi selanjutnya.
Khususnya anak perempuan secara fisik belum siap untuk mengandung dan melahirkan, sehingga meningkatkan risiko angka kematian ibu dan anak, komplikasi kehamilan, keguguran, dan kelahiran bayi dengan berat badan rendah.
Pada kesempatannya kali ini, Bintang Puspayoga juga menyampaikan sejumlah arahan atau prioritas Presiden Republik Indonesia, guna mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 terkait penurunan angka perkawinan anak.
Target penurunan yang diharapkan mencapai 8,74% di tahun 2024, yang sebelumnya pada tahun 2018 mencapai angka 11,21%.
Adapun arahan atau prioritas Presiden Republik Indonesia di antaranya:
1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan.
2. Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak.
3. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Penurunan pekerja anak.
5. Pencegahan perkawinan anak.
“Mudah-mudahan, harapan kami ke depan kegiatan seperti ini bisa tidak hanya dilaksanakan di Denpasar, khususnya Bali. Tidak hanya dilaksanakan oleh WHDI, tapi dapat dilaksanakan oleh lembaga sosial kemasyarakatan lainnya, sehingga semakin banyak yang diajak bekerja sama,” jelasnya.
Mengenai apakah akan diadakannya pembinaan bagi anak yang memiliki keinginan untuk menikah di usia muda, Bintang Puspayoga mengatakan bahwa pembinaan tersebut sudah mulai dijalankan.
“Sulawesi Barat masuk peringkat pertama perkawinan anak tertinggi dengan angka berkisar 19%, ini yang akan kami garap,” kata dia.
Ia menambahkan, “Ketika membicarakan mengenai perkawinan anak, ini berkorelasi terhadap daerah miskin. Inilah konsep hulu-hilir yang akan dilaksanakan di Kementerian PPA, salah satunya memberdayakan perempuan kurang sejahtera yang ada di desa. Nah, Kalau perempuan, ibunya, sudah kuat di bidang ekonomi, barangkali perkawinan anak bisa ditekan.” (*)
