Pembangunan Mal Pelayanan Publik Terancam Ditunda, Efisiensi Jika PAD Turun Akibat Virus Corona

Menurut Suwirta, proyek strategis yang kemungkinan ditunda jika PAD Klungkung anjlok adalah pembangunan Mal Pelayanan Publik yang dibiayai ABPD senilai Rp 31 miliar.

Padahal Pembangunan Mal Pelayanan Publik sudah digagas Bupati Klungkung sejak tahun 2019 lalu.

Seperti diketahui, Mal Pelayanan Publik dibangun untuk dinas atau kantor yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tidak hanya instansi di Pemkab Klungkung, namun juga untuk kantor atau lembaga vertikal di Klungkung yang berkaitan dengan pelayanan. Semuanya menjadi satu gedung. Sehingga mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat, baik menyangkut perizinan, informasi dan pelayanan lainnya.

"Jika kegiatan seperti jalan dan penataan destinasi objek wisata akan tetap dilaksanakan," tegas Suwirta.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung Anak Agung Gede Lesmana mengatakan, proses pembangunan Mal Pelayanan Publik sudah memasuki tender konsultan pengawas.

"Penghapusan aset dulu, baru kemudian tender fisik. Kemungkinan tender fisiknya minggu ke-3 di bulan Maret," jelasnya.

Namun Lesmana enggan berkomentar, ketika disinggung terkait pernyataan bupati soal kemungkinan ditundanya pembangunan Mal Pelayanan Publik. 

Ketua Dewan Tidak Sepakat

Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom, mengaku tidak sepakat dengan rencana bupati menunda pembangunan Mal Pelayanan Publik jika PAD tidak sesuai target.

Baginya gedung itu sangat penting untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

Jika seandainya PAD merosot karena virus corona, menurutnya bupati seharusnya melakukan kajian, mempertimbangkan dengan matang program yang harus dievaluasi.

“Saya tidak setuju Mal Pelayanan Publik dibatalkan. Tunda saja pembangunan lain yang tidak terlalu prioritas. Mal ini dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.

(*)