Wardani Sulit Deteksi Angka Pengangguran di Bangli

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI – Sejumlah upaya telah dilakukan Pemda Bangli untuk mendeteksi angka pegangguran di Bangli, Bali.

Meski demikian upaya tersebut masih terasa nihil.

Pihak dinas pun kini hanya mengandalkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli, Luh Ketut Wardani, Jumat (13/3/2020) tidak memungkiri hal tersebut.

• Seorang Warga Karangasem Alami Flu Hampir Sebulan, Masih Dipantau Dinkes Karangasem

• Di Tengah Wabah Virus Corona, Bali United Pilih Gelar Latihan Tertutup Jelang Lawan Madura United

• Rumah Erna Disatroni Maling, Tim Opsnal Polsek Denpasar Barat Berhasil Ringkus Pelaku

Ia mengungkapkan salah satu upaya untuk mengetahui angka pengangguran adalah melalui kartu pencari kerja atau kartu kuning.

Wardani menyebut dalam hitungan bulan terdapat belasan hingga puluhan pencari kerja yang memohon kartu kuning.

Sebagai contoh dalam kurun waktu Januari hingga Februari, terdata sebanyak 87 pencari kerja memohon kartu.

Hanya saja, para pemohon kartu tersebut justru tidak ada pemberitahuan ke dinas.

“Secara kumulatif dari dulu sangat banyak para pemohon kartu pencari kerja. Namun tidak ada yang kembali melapor ke dinas. Sehingga kita juga tidak tahu seberapa besar dari data pemohon kartu kerja itu yang mampu terserap ke dunia kerja,” ucap Wardani.

Pihaknya membenarkan bahwa tidak semua para pencari kerja meminta kartu kuning untuk melamar suatu pekerjaan.

Karenanya ia mengakui belum bisa mendeteksi angka pengangguran di Bangli secara menyeluruh.

Alhasil untuk mengetahui angka pengangguran di Bangli, Wardani mengatakan hingga kini pihaknya mengandalkan data dari BPS.

Di mana berdasarkan data per tahun 2018 silam, angka pengangguran di Bangli mencapai 1175 orang.

Dilain sisi, mantan Kabag Ekonomi Setda Bangli itu mengaku tengah memikirkan cara untuk bisa mendata, seberapa besar pencari kerja yang telah terserap di dunia kerja.

Salah satu upaya adalah menahan suatu dokumen, maupun membuatkan dokumen tertentu, sehingga para pencari kerja yang telah diterima bisa kembali ke dinas untuk melapor.