Corona di Bali

Selama 2 Minggu, Sebagian Pegawai Pemerintahan di Bali Bekerja Online dari Rumah Cegah Covid-19

Sebagian besar pegawai pemerintahan, baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non ASN dapat kebijakan bekerja di rumah.

Selama 2 Minggu, Sebagian Pegawai Pemerintahan di Bali Bekerja Online dari Rumah Cegah Covid-19
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Gubernur Bali Wayan Koster, didampingi oleh Wakil Gubernur (Wagub) Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Ketut Suarjaya, saat konferensi pers di rumah jabatannya, Senin (16/3/2020)

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Sebagian besar pegawai pemerintahan, baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non ASN dapat kebijakan bekerja di rumah.

Kebijakan ini diambil guna meluasnya wabah coronavirus desease 2019 (Covid-19).

"Melaksanakan kebijakan sebagian ASN bisa bekerja dari rumah dengan menggunakan interaksi daring (online) dengan tetap mengutamakan pelayanan yang prima kepada masyarakat," kata Gubernur Bali Wayan Koster.

Hal itu Gubernur Koster sampaikan saat konferensi pers di rumah jabatannya, Senin (16/3/2020) yang didampingi oleh Wakil Gubernur (Wagub) Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Ketut Suarjaya.

Kawasan Publik di Badung Mulai Diperketat, Tiap Pengunjung Cek Suhu Tubuh dan Gunakan Hand Sanitizer

Beredar Kabar Pelabuhan Gilimanuk-Ketapang Akan Ditutup karena Corona, Fahmi Alweni: Hoax Itu

Bupati Tabanan Minta Batasi Aktivitas di Tempat Umum, Pelayanan Publik Tetap Berikan Pelayanan

Namun kebijakan ini tidak berlaku untuk semua, bagi ASN pejabat eselon II, III dan IV diharapkan agar tetap bekerja di kantor dengan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

"Staf atau pelaksana ASN dan non ASN dapat bekerja di rumah dan melaporkan pekerjaannya kepada pimpinan," imbuh Koster.

Koster menjelaskan, kebijakan ini juga berlaku bagi seluruh kabupaten dan kota di Bali.

Namun pelaksanaan operasional kebijakan di kabupaten dan kota diatur lebih lanjut oleh bupati atau walikota.

"Kebijakan ini berlaku mulai 16 Maret 2020 sampai dengan 30 Maret 2020," tegasnya.

Presiden Jokowi Larang Pemda Lakukan Lockdown Kebijakan Ini Tidak Boleh Diambil

Libur Tim Akibat Ancaman Virus Corona, Melvin Platje : Sangat Penting Mengurus Keluarga

Kapal Kargo Berbendera Singapura Berikan Sinyal Tanda Bahaya di Bangka, Tim SAR Bersiap

Halaman
12
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved