Dampak Virus Corona Mulai Terjadi PHK di Indonesia, Ini Saran KSPI kepada pemerintah

TRIBUN-BALI.COM  - Kebijakan pemerintah dalam mengatasi dampak dari merebaknya virus Corona di Indonesia salah satunya ialah, mengubah skema Kartu Prakerja.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah mengubah kebijakan Kartu Prakerja untuk mewadahi para karyawan yang terkena PHK atau dirumahkan, para pekerja harian yang kehilangan penghasilan dan para pengusaha mikro yang kehilangan pasar atau kehilangan omzet.

Menanggapi hal tersebut Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah fokus pada mengatasi pandemi dan dengan segala upaya mencegah terjadinya PHK.

"Karena itu, kartu prakerja tidak akan efektif kalau ditujukan pada buruh yang sudah di PHK," kata Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S Cahyono saat dihubungi Kontan.co.id pada Jumat (3/4/2020).

• Pandemi Virus Corona Sebabkan Pabrik Bir Corona Tutup

• 16 Narapidana Lapas Perempuan Denpasar Telah Diasimilasi Ditengah Pandemi Virus Corona

• Video Conference dengan Mendagri, Sekda Badung Sebut Bisa Manfaatkan Anggaran Belanja Tak Terduga

Ia juga menambahkan sudah ada beberapa laporan mengenai PHK selama pandemi Covid-19 di Indonesia.

Sayang data pastinya belum dimiliki di KSPI.

"Data pasti tidak ada. Tetapi beberapa perusahaan otomotif sudah mulai merumahkan. Termasuk beberapa retail dan perhotelan," imbuhnya.

Mengenai bagaimana nasib pekerja selama Covid-19, KSPI menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan hal-hal di antaranya;

Pertama, menurunkan biaya produksi dari perusahaan swasta, dengan meliburkan buruh dengan tetap membayar upah penuh.

Agar produksi tetap jalan dapat diatur skema libur bergilir. Sehingga ada penghematan listrik, cettering, dan lainnya.

Kedua, Pemerintah mengendalikan kebijakan fiskal dan moneter agar nilai tukar rupiah tidak semakin melemah dan indeks saham gabungan tidak anjlok.

Ketiga, jika masalahnya adalah bahan baku yang tidak tersedia karena negara pemasok melakukan lockdown karena corona, pemerintah disarankan segera membuat regulasi berupa kemudahan impor bahan baku.

Dengan catatan sepanjang bahan baku tersebut tidak tersedia di Indonesia, khususnya untuk industri padat karya.

"Misalnya dengan menerapkan bea masuk impor nol rupiah dan tidak ada beban biaya apapun kepada barang impor. Karena bisa jadi, dalam situasi sulit ini, industri akan mencari bahan baku dari negara yang belum terkena corona," jelasnya.

Keempat, memberikan bantuan berupa dana secara tunai kepada buruh, pengemudi transportasi online, dan masyarakat kecil yang lain.