PSSI Bakal Keluarkan Imbauan Skrining Kesehatan Para Pemain Liga 1, 2 dan 3

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - PSSI telah melakukan berbagai langkah sesuai standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) serta Surat Protokol Kewaspadaan Pencegahan Wabah COVID-19 Bagi Kegiatan Keolahragaan yang dikeluarkan Kementerian Pemuda dan Olahraga, 17 Maret lalu.

Hal itu disampaikan Ketua PSSI, Mochamad Iriawan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI yang berlangsung secara virtual melalui aplikasi video conference, Rabu, 8 April 2020.

Pada kesempatan itu, Iriawan menyampaikan paparan terkait ‘Kebijakan PSSI Dalam Kondisi Covid-19’. Ia menjelaskan, ‘timeline’ atau rangkaian peristiwa sejak Kick-Off Liga 1, Liga 2, rapat darurat di Stadion Batakan Balikpapan, Extraordinary Meeting PT Liga Indonesia Baru, hingga keluarnya Surat Keputusan Ketua Umum PSSI pada 27 Maret 2020 mengenai penghentian liga dan pelatnas timnas karena situasi kahar/force majeure sesuai status tanggap darurat BNPB.

• Terkait Kelanjutan Kompetisi, PSSI Siapkan Surat untuk Para Klub yang Bertanding dalam Liga 1 & 2

• Piala Dunia U-20 di Indonesia Bakal Ditunda atau Dibatalkan, PSSI Tunggu Keputusan FIFA

PSSI berencana bekerja sama dengan Dinas Kesehatan di tiap provinsi melalui Kemenkes, untuk melaksanakan rapid tes COVID-19 sehingga para pesepakbola dapat membawa surat bebas COVID-19 dari Dinas Kesehatan setempat.

“PSSI mewajibkan bagi setiap tempat pelaksanaan training camp untuk didisinfektan terlebih dahulu, minimal dua hari sebelum para pemain, pelatih dan ofisial timnas masuk,” kata Iriawan seperti dilansir pssi.org.

PSSI juga akan mengeluarkan imbauan kepada klub untuk melakukan skrining kesehatan bagi para pemainnya, melakukan disinfektan di kantor klub masing-masing dan memberikan edukasi kepada para pemain, pelatih dan ofisial klub Liga 1, Liga 2 dan Liga 3.

• Persib Bandung Pangkas Gaji Seluruh Pemainnya Sesuai Anjuran PSSI

• PSSI Kaji Pemotongan Gaji Pelatih dan Asisten Pelatih Timnas indonesia

Terhadap karyawan dan lingkungan kerja PSSI, seminggu sebelum tanggal masuk kerja diumumkan, PSSI akan melaksanakan rapid test bagi seluruh karyawan dengan jadwal kedatangan yang diatur oleh dokter timnas.

“Setelah rapid test selesai, PSSI akan melaksanakan disinfektan sekali lagi terhadap lantai 12, 14 dan 15 kantor PSSI sebelum karyawan masuk kerja,” jelasnya.

• Arema FC Dapat 4 Sanksi dari Komdis PSSI, Ada Denda Rp 100 Juta

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi X dari Fraksi Partai Demokrat, Alamsyah Satyanagara alias Yoyok Sukawi mengatakan bahwa saat ini posisi para pemain sepak bola di Indonesia sudah mengalami kesulitan, terlebih karena aktivitas pertandingan sepak bola dihentikan untuk sementara.

“Harus diakui, situasinya sulit untuk merespon usulan tetap menggelar pertandingan tanpa penonton pasca status tanggap darurat akibat penyebaran Covid-19 berlalu. Menjalakan pertandingan tanpa penonton akan berdampak kerugian pada PSSI dan klub karena 80 persen pendanaan didapat dari sponsor dan penjualan tiket,” kata Yoyok, yang juga CEO PSIS Semarang.

Pria yang juga menjabat salah seorang anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI ini memaparkan, dengan kondisi seperti ini perizinan dari pihak keamanan pasti sulit untuk menggelar pertandingan.

• Liga 1 Baru Berjalan 3 Pekan, Komdis PSSI Sudah Keluarkan Sanksi, Berikut Daftarnya

Selain itu, menggelar pertandingan tanpa penonton tetap saja melakukan mobilisasi orang antar tempat. Yoyok mengungkapkan, setiap klub minimal memerlukan 35 orang yang bergerak dengan transportasi darat, laut maupun udara.

“Dalam kondisi ini memang harus dilakukan penghentian keseluruhan olah raga, baik itu dengan penonton maupun tanpa penonton dalam pertandingan,” tegasnya.

Selain Ketua Komisi X Syaiful Huda, para wakil rakyat yang hadir secara virtual dalam RDPU ini antara lain Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian (Partai Golkar, Kalimantan Selatan), dan para anggota DPR lain seperti Putra Nababan (PDI Perjuangan, Jakarta), My Esty Wijayati (PDI Perjuangan, DIY) Rano Karno (PDI Perjuangan, Banten), Djohar Arifin (Partai Gerindra, Sumatera Utara), Ledia Hanifa (PKS, Jawa Barat), dan Illiza Saadduddin (PPP, Aceh). (*)