Sponsored Content

Badung Gratiskan Tagihan 59.975 Pelanggan PDAM, Berlaku Mulai Mei Hingga Juli 2020

Salah satunya adalah kebijakan menggratiskan penggunaan jasa air minum yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama

Penulis: I Komang Agus Aryanta | Editor: Wema Satya Dinata
Tribun Bali/I Komang Agus Aryanta
Wabup Suiasa (tengah) didampingi Dirut I Ketut Golak (kiri) saat memberikan keterangan kepada awak media pada Jumpa Media di RJ Wakil Bupati Puspem Badung, Rabu (15/4). 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta telah memutuskan enam kebijakan stategis dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 dan dampak sosial yang ditimbulkan.

Salah satunya adalah kebijakan menggratiskan penggunaan jasa air minum yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung kepada pelanggan.

Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa bersama Diretur Utama (Dirut) Perumda Air Minum Tirta Mangutama I Ketut Golak didampingi Kabag Humas Made Suardita pun memberikan keterangan resmi terkait dengan penggratisan yang dilakukan untuk pelanggan PDAM saat Jumpa Media di Rumah Jabatan Wakil Bupati Puspem Badung, Rabu (15/4/2020).

Wabup Suiasa mengatakan kebijakan ini mengacu pada Permendagri Nomor 71 tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, sehingga dilakukan secara terarah, terukur dan teratur.

Dinilai Rentan Terserang COVID-19, Pertamina Bagikan Paket Kesehatan untuk Para Lansia di Karangasem

Warga Temukan Mayat Mengambang di Pantai Ulakan Karangasem, Diduga Bunuh Diri

Ratusan Rumah Isolasi Banyuwangi Siap Karantina Pemudik, Juga Bisa Diakses Online

 “Ini perlu kami sampaikan untuk menghindari adanya pemikiran-pemikiran serta pemahaman yang bias di masyarakat terkait kebijakan penggratisan biaya penggunaan air minum,” tegas Wabup.

Dijelaskan, penggratisan pembayaran air minum ini berlaku untuk klaster atau golongan sosial A, B, dan G yang diberikan secara penuh. “Untuk klaster ini dibebaskan secara penuh,” ucapnya.

Selanjutnya, pembebasan untuk klaster atau rumah tangga D1,D2, dan D3 juga dilakukan  untuk kategori rumah tangga ini dibebaskan untuk pemakaian 10 M3 perbulan.

 “Kenapa tidak lebih, ini mengacu kepada Permendagri Nomor 71 tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum dimana dalam pasal 1 angka 10 disebutkan Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.

Disamping itu, mengapa tidak semua digratiskan, karena PDAM juga perlu menjaga stabilitas dan kesehatan perusahaan,” kata pejabat asal Pecatu ini seraya mengatakan untuk penggunaan lebih dari 10 M3 perbulan maka pelanggan dikenakan tarif normal.

Walau digratiskan Suiasa menghimbau agar masyarakat tidak semena-mena dalam menggunakan air tapi digunakan se-efektif dan se-efisien mungkin.

Bahkan masyarakat diminta prioritaskan untuk kepentingan minum, memasak, mandi dan keperluan ibadah.

 “Ini penggunaannya 10M3 perbulan. Karena itu saya himbau, agar masyarakat menggunakan air se-efisien dan se-efektif mungkin sesuai dengan kebutuhan,” kata Suiasa seraya menambahkan kebijakan itu mulai berlaku untuk pembayaran bulan Mei, Juni dan Juli 2020.

Dijelaskan kebijakan yang diputuskan oleh Bupati Badung I Noman Giri Prasta itu berlaku terhadap 59.975 sambungan langsung atau pelanggan atau setara dengan 359.850 orang.

Bilamana kebijakan itu dirupiahkan, maka kebijakan tersebut senilai Rp7,9 Miliar lebih selama tiga bulan.

Rincian pembebasan beban untuk Sosial A sebanyak 35 SL (Saluran langsung), sosial B sebanyak 1.151 SL.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved