Hotel di Bali Kini Zero Okupansi Terdampak Corona, PHRI Badung Minta Bailout Industri Pariwisata

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badung, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya mengharapkan adanya bailout atau pemberian bantuan keuangan pada industri pariwisata di Bali di tengah krisis karena pandemi Covid-19 ini. Pasalnya saat ini industri, seperti hotel di Bali telah zero okupansi dan tidak ada pemasukan sama sekali.

“Jadi 96 persen hotel di Bali tidak beroperasi, sisanya masih buka dan kebanyakan menerima PMI untuk karantina,” katanya kepada Tribun Bali, Minggu (26/04/2020).

General Manajer (GM) Sovereign, Ramia Adnyana, mengakui saat ini okupansinya merosot tajam bahkan menuju nol persen. “GM di Bali dan seluruh Indonesia sebagai garda terdepan untuk memimpin teamnya masing-masing agar tetap survive melawan Covid-19,” katanya.

Aset pun dijaga, dan dilakukan efisiensi seperti listrik dan sebagainya. Rai Suryawijaya menambahkan, mengenai hotel yang masih buka dan memberikan harga diskon layaknya kos-kosan tak ditampik pria yang juga Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Badung ini.

“Memang ada, termasuk hotel berbintang juga dengan harga sangat murah. Hal itu untuk meng-cover biaya listrik, staf yang incharge, tapi kelihatannya tidak berjalan juga,” tegas Rai, sapaan akrabnya.

Pasalnya, saat ini baik wisatawan mancanegara (wisman) maupun lokal tidak ada yang berkunjung ke Bali. Disebabkan negara-negara kantong turis menerapkan lockdown, sedangkan Indonesia menerapkan social distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Apalagi sekarang penerbangan sangat terbatas, jadi baik market lokal apalagi market asing tidak ada yang datang ke Bali. Semua tentu berdiam diri di rumah, demi keamanan, kalau pun harus keluar tetap menggunakan masker dan jaga jarak,” jelasnya.

Untuk itu, Rai berharap pemerintah semakin cepat tanggap dalam kondisi darurat ini. Sehingga semuanya bisa melalui fase krisis tanpa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran karena bangkrut. “Pertama adalah bagaimana mengatasi wabah ini dulu,” tegasnya.

Rai mengapresiasi kebijakan untuk memprioritaskan kesehatan, bahkan di Bali dilakukan secara sekala dan niskala. Sisanya adalah mencegah dampak sosial yang kian besar karena krisis.

Prediksinya, sejak Februari sampai Mei 2020, dampak sosial akan terjadi signifikan. Terlihat dari banyaknya karyawan yang telah dirumahkan, bahkan beberapa di-PHK.

“Memang kekuatan pengusaha itu maksimum tiga bulan. Setelah itu mereka akan berhitung lagi apakah mampu membayar gaji pokok pegawai atau tidak,” katanya.

Untuk itu, ia berharap agar pemerintah memberikan bailout pada industri perhotelan dan restoran. Ia pun telah mengusulkan ini ke Kementerian terkait, baik Kementerian Pariwisata dan Kementerian Keuangan.

“Jadi bukan hanya bank yang di-bailout, tapi industri pariwisata juga diberikan bailout. Sebab sudah tidak ada income, tidak ada operasional. Tetapi harus tetap bayar listrik, gaji pokok karyawan, dan maintenance,” jelasnya. Sehingga ia memperkirakan pengusaha pariwisata di Bali hanya mampu bertahan selama tiga bulan saja.

“Kalau tidak bailout, minimal soft loan lah, atau pinjaman dengan bunga ringan pada pengusaha,” sebutnya.

Hal ini untuk membayar pekerja yang dirumahkan. Sebab ada yang dirumahkan namun masih digaji 50 persen. Ia mencontohkan, gaji karyawan diberikan dari bantuan soft loan ini dan nanti ditanggung perusahaan setelah kondisi berangsur normal. Ia berharap karyawan yang di-PHK mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk kebutuhan hidup.