Gianyar Pangkas 50 Persen Dana APBD untuk Desa Dinas

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR – Pemkab Gianyar akan memangkas anggaran kegiatan kabupaten yang dilimpahkan ke desa dinas.

Selama ini, untuk program kabupaten yang dikerjakan desa, Pemkab Gianyar membantu pendanaannya melalui dua sumber, yakni Bagi Hasi Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR).

Di tengah situasi pandemik Covid-19 ini, Pemkab Gianyar memilih memangkas pemberian dana tersebut sebesar 50 persen, dimana dana yang dipotong ini digunakan untuk penanganan Covid-19.

Berdasarkan data yang dihimpun Tribun Bali, Rabu (29/4/2020), dana desa yang bersumber dari BHP yang semula pada anggaran induk Rp 83 miliar lebih.

• 4.000 Pelanggan PDAM di Denpasar Digratiskan Mulai 1 Mei, Ini Kriterianya

• Hasil Rapid Test 7 PMI Tabanan Negatif

• Staf LP Kerobokan yang Kedapatan Bawa Sabu di Lapas Diamankan di Polres Badung

Namun, pada penjabaran perubahan ketiga APBD menjadi Rp 41 miliar lebih.

Penurunan jumlah tersebut akibat tidak beroperasinya karena Covid-19.

Sementara BHR yang awalnya dirancang Rp 11 miliar lebih, pada penjabaran ketika APBD berkurang menjadi Rp 2,2 miliar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Gianyar, Dewa Ngakan Ngurah Adi, Rabu (29/4/2020) mengatakan, dalam situasi seperti ini, dana desa yang bersumber dari BHP dan BHR dipangkas sekitar 50 persen.

Hal ini mengakibatkan sejumlah program kabupaten yang dilimpahkan ke desa terpaksa ditiadakan.

Adapun sejumlah program tersebut diantaranya, taman desa, dimana Pemkab Gianyar menginginkan agar semua desa di Kabupaten Gianyar, Bali, terlihat asri dengan adanya taman-taman bunga.

Hal ini juga sebagai bentuk agar masyarakat memiliki kepedulian terhadap keindahan lingkungan.

Selain itu, ada pula program festival jerami, serta sejumlah pembangunan juga terpaksa harus ditunda.

“Setelah dihitung, Astungkara dana yang dipangkas ini bisa untuk penanganan Covid-19,” ujarnya. (*)