Jika Situasi Covid Darurat, Tabanan Tunda Tunjangan 7.000 ASN

Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) yang tersedia saat ini adalah Rp 40 miliar dari Rp 103 miliar yang dibutuhkan untuk penanganan Covid- 19.

tribun bali/ i made prasetya aryawan
Kepala Bapelitbang Tabanan, Ida Bagus Wiratmaja. 

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Pemkab Tabanan telah melakukan refocusing dan reposisi anggaran untuk penanganan Covid- 19.

Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) yang tersedia saat ini adalah Rp 40 miliar dari Rp 103 miliar yang dibutuhkan untuk penanganan Covid- 19.

Bahkan, jika situasi darurat terjadi, anggaran untuk tunjangan kerja termasuk juga gaji ASN akan ditunda.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Tabanan, Ida Bagus Wiratmaja menjelaskan, anggaran BTT setelah refocusing dan reposisi anggaran hanya mampu mengcover Rp 40 miliar.

Jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan keseluruhan penanganan Covid- 19 di Tabanan yakni Rp 103 miliar.

"BTT masih tetap Rp 40 miliar. Kemarin rencana kebutuhannya kan Rp 70 miliar, hanya saja dana yang tersedia Rp 40 miliar dan seluruh kebutuhan untuk penanganan Covid di Tabanan adalah Rp 103 miliar," kata Wiratmaja, Selasa (28/4/2020).

Dia menjelaskan, anggaran Rp 103 miliar tersebut merupakan total kebutuhan termasuk apabila terjadi situasi yang sangat darurat.

Untuk sementara, dana hasil refocusing dan reposisi anggaran hanya mampu menyiapkan Rp 40 miliar di Belanja Tak Terduga (BTT).

Terkait kekurangan anggaran tersebut, Wiratmaja mengakui, hingga saat ini masih merancang untuk selalu menjaga situasi agar lebih antisipatif.

Sehingga kondisi super darurat tidak terjadi.

"Saat ini kita masih sinkronkan program dengan dana desa dan BKK desa adat untuk berbagi peran dalam penanganan Covid ini. Sehingga kebutuhan dana Rp 103 miliar tersebut bisa diminimalisir," jelasnya.

Mengenai pergeseran anggaran di APBD Tabanan, dia menyampaikan, kemungkinan akan menunda lagi tunjangan kinerja termasuk gaji para pegawai jika memang situasinya darurat.

Namun dirinya dan seluruh masyarakat berharap tak terjadi situasi darurat tersebut.

"Kita akan tunda lagi tunjangan kinerja pegawai, mungkin termasuk gajinya juga kalau memang situasinya darurat. Jumlah ASN sekitar 7 ribuan. Tapi kami tidak berharap seperti itu terjadi. Dan alternatif yang lebih bijak adalah berbagi peran dengan desa dalam hal implementasi kegiatan agar tidak tumpang tindih," jelasnya. (*)

Penulis: I Made Prasetia Aryawan
Editor: Bambang Wiyono
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved