Rencana Kedatangan 500 TKA China Jadi Sorotan, Pemerintah Pusat Setuju, Tapi Ditolak Gubernur & DPRD

Menyikapi hal itu, Gubernur dan DPRD Sultra secara tegas menolaknya meski pemerintah pusat telah mengizinkan.

Editor: Eviera Paramita Sandi
KOMPAS/DWI BAYU RADIUS
Ilustrasi tambang batu bara 

Penolakan itu dilakukan karena kedatangan TKA China itu dapat memicu gejolak sosial di tengah masyarakat.

Terlebih saat ini masyarakat Sultra sedang berjuang melawan pandemi Covid-19.

“49 TKA yang lalu saja kita sudah babak belur. Suasana kebatinan masyarakat menghadapi corona, tidak tepat dengan memasukkan TKA asal Cina,” terangnya.

DPRD pertanyakan sikap pemerintah pusat Sudirman dari Fraksi PKS DPRD Sultra dengan tegas menolak kedatangan TKA tersebut.

Tak hanya menolak, ia juga mempertanyakan sikap pemerintah pusat terkait keputusannya itu.

Mengingat banyak tenaga kerja lokal saat ini diketahui sedang kesulitan secara ekonomi karena terkena PHK.

"Ini aneh, tenaga kerja lokal kita rumahkan lalu TKA didatangkan dari luar ini tentunya sedih sekali," katanya.

Senada juga disampaikan Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh.

Terkait rencana kedatangan TKA itu, bahkan, ia siap memimpin aksi penolakan jika kedatangan TKA tersebut tetap dipaksakan.

"Saya pimpin langsung aksi jika dipaksa datang," tegasnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menyoal Rencana Kedatangan 500 TKA China, Disetujui Pemerintah Pusat, Ditolak Gubernur dan DPRD"

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved