Pengangguran di Kota Denpasar Meningkat 0.4 Persen Tahun 2019, Didominasi Lulusan Universitas

IB Rai Dharmawijaya Mantra menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2019 di Rapat Paripurna ke-8.

TRIBUN BALI/ I PUTU SUPARTIKA
Suasana sidang paripurna kedelapan di Kantor DPRD Kota Denpasar 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Putu Supartika

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Senin (4/5/2020) DPRD Kota Denpasar menggelar Rapat Paripurna ke-8.

Sidang ini digelar secara virtual karena masih dalam situasi darurat pandemi Covid-19.

Dalam sidang ini, Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2019.

Dalam penyampaian LKPJ tersebut, terungkap bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami peningkatan tahun 2019.

Telkomsel Donasikan 1.800 APD ke 12 Rumah Sakit di Jawa Bali Nusra, Dukung Penanganan Covid-19

Puluhan Karyawan Sampoerna Positif Virus Corona, Khofifah Pertimbangkan Tarik Produk Rokoknya

5 Arti Mimpi Tentang Hujan, Keberuntungan Akan Segera Hadir hingga Konflik Datang Menghampiri

Tahun 2018 sebesar 1,82 persen di tahun 2019 meningkat menjadi 2,22 persen.

Tahun 2019 ini, Tingkat Pendidikan Pengangguran terbuka terbesar disumbang oleh mereka yang berpendidikan universitas sebesar 0,73 persen bergeser dari tahun sebelumnya yang dipegang oleh mereka yang berpendidikan SMK sebesar 1,23 persen.

"Fokus membekali siswa SMK dengan sertifikasi kompetensi telah membuahkan hasil dan ke depan semoga Darma Negara Alaya melalui pengembangan ekonomi kreatif dapat berkontribusi dalam mengurangi pengangguran di Kota Denpasar," kata Rai Mantra.

Sementara penduduk miskin di Kota Denpasar mengalami penurunan yang awlnya pada tahun 2018 persentase penduduk miskin di Kota Denpasar sebesar 2,24 persen, tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 2,10 persen.

Dari sisi pendidikan, dilihat dari rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan dari 11,16 tahun pada tahun 2018 menjadi 11,23 tahun ditahun 2019.

Harapan lama sekolah juga mengalami peningkatan dari 13,98 tahun di tahun 2018 menjadi 13,99 tahun ditahun 2019.

Angka harapan hidup penduduk yang lahir di tahun 2019 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2018.

Pada tahun 2018 angka harapan hidup sebesar 74,38 tahun meningkat menjadi 74,68 tahun ditahun 2019.

Capaian pembangunan di sektor perekonomian dapat dilihat dari pendapatan penduduk yang dicerminkan dari pengeluaran per kapita.

Rata-rata pengeluaran perkapita penduduk Kota Denpasar pada tahun 2018 sebesar Rp 19,70 juta mengalami peningkatan menjadi Rp 19,99 juta di tahun 2019.

"Peningkatan angka ini menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati penduduk sebagai dampak semakin membaiknya kondisi ekonomi di Kota Denpasar," katanya.

Menurutnya, capaian pembangunan pendidikan, kesehatan dan perekonomian disektor memberikan kontribusi terhadap capaian Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Denpasar.

"IPM Kata Denpasar mengalami peningkatan dari 83,30 ditahun 2018 menjadi 83,68 ditahun 2019. Mudah mudahan upaya peningkatan aksesibilitas yang telah dan akan dilakukan di sektor pendidikan dan kesehatan, dapat memberi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan IPM ke depan," imbuhnya. 

Selain itu, pendapatan daerah yang direncanakan diterima atau ditargetkan pada tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp 2.120.428.395.644,73 dan realisasinya mencapai Rp 2.193.530.987.449,51 atau mencapai 103,45 persen.

Selanjutnya, secara akumulatif jumlah belanja yang direncanakan tahun anggaran 2019 adalah sebanyak Rp 2.185.556.988.708,73 dengan realisasi sebesar Rp 2.055.142.986.563,43 atau sebesar 94,03 persen.

Sedangkan mengenai Pembiayaan Daerah penerimaannya direncanakan sebesar Rp 259.000.000.000,00 realisasinya Rp 323.367.373.097,87 atau sebesar 124,85 persen.

Demikian pula halnya dengan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000,00 realisasinya sebesar Rp 24.161.785.146,00 atau sebesar 805,39 persen. 

"Data-data yang yang berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah untuk tahun 2019 kondisinya masih sedang mendapatkan audit dari BPK," katanya. (*)

Sumber: Tribun Bali
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved