Pengusaha Setor Surat Tutup Usaha, Sejak Maret Omset PHR 0 Rupiah

Dampak Covid- 19 baru benar-benar terasa di Bulan Maret 2020, jumlah wisatawan kian menurun, yang diikuti dengan penutupan sejumlah objek wisata.

Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Desa wisata Bakas dan Timuhun, Klungkung 

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Indutri pariwisata benar-benar terpuruk.

Para pengusaha hotel dan restoran di Klungkung melaporkan jika omset mereka saat ini nol rupiah.

Mereka yang seharusnya wajib pajak, terpaksa menyetorkan surat pernyataan tutup sementara ke pemerintah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Klungkung, I Dewa Putu Griawan, menjelaskan, pihaknya sejak awal tahun masih berusaha memungut pajak hotel dan restoran (PHR) dan juga retribusi di Kabupaten Klungkung.

Setidaknya sejak Januari 2020, pihaknya masih mampu mengumpulkan pajak hotel sebesar Rp 1,5 miliar lebih dan restoran Rp 1,5 miliar lebih.

Sementara, pajak hotel Bulan Februari yang berhasil diperoleh masih sebesar Rp 1,1 miliar lebih, dan restoran Rp 904 juta lebih.

“Kami sebenarnya Bulan Januari dan Februari masih mampu mengumpulkan pajak hotel dan restoran," ungkap Griawan, Kamis (7/5/2020).

Dampak Covid- 19 baru benar-benar terasa di Bulan Maret 2020. Jumlah wisatawan kian menurun, yang diikuti dengan penutupan sejumlah objek wisata.

Ini membuat tingkat hunian hotel dan penjualan restoran di Klungkung ikut anjlok.

Bahkan saat ini, sebagian besar wajib pajak hotel dan restoran di Klungkung telah melaporkan omset yang mereka peroleh nol rupiah.

Mereka pun membuat surat pernyataan tutup usaha sementara.

“Pelaporan omset ini sudah marak sejak Bulan Maret. Ini didasari oleh pernyataan usaha tutup sementara," ungkapnya.

Meski Pemkab Klungkung saat ini mengalami kesulitan anggaran dan sedang fokus dalam penangan Covid- 19, pihaknya akan tetap mengusulkan agar DBH (dana bagi hasil) Pajak dan Retribusi tahun 2020 tetap dianggarkan untuk dibagikan kepada desa-desa yang ada di Kabupaten Klungkung.

“Setiap desa mendapat nominal pembagian DBH Pajak dan Retribusi yang berbeda-beda. Pembagiannya berdasarkan realisasi PHR dan retribusi dikali 10 persen. Dari hasil itu, sebanyak 60 persennya akan dibagi secara merata ke seluruh desa yang ada. Sementara 40 persennya dibagi berdasarkan potensi desa yang mendongkrak pendapatan Klungkung,” ungkapnya. (*)

Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Bambang Wiyono
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved