Corona di Bali

Penerapan PKM di Denpasar Telah Memasuki Hari Ketiga, Begini Tanggapan Dewan

Pelaksanaan penerapan di Kota Denpasar telah memasuki hari ketiga, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, Sugawa Korry menyampaikan tanggapannya

Tribun Bali/Rizal Fanany
Petugas melakukan pemeriksaan terhadap pengendara yang memasuki zona Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Pos Induk Umanyar, Ubung, Denpasar, Bali, Jumat (15/5/2020). 

Laporan Wartawan Tribun Bali, Ni Kadek Rika Riyanti

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pelaksanaan penerapan Perwali Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Kota Denpasar telah memasuki hari ketiga realisasinya pada Minggu (17/5/2020).

Pada pemberitaan sebelumnya, ditemukan sejumlah fakta mulai dari banyaknya warga yang masih “bengkung” dengan melakukan pelanggaran seperti tanpa surat kelengkapan, masih ditemukannya kerumunan, hingga waktu pelaksanaan yang mulai molor.

Bahkan, pada hari pertama penerapan PKM, berdasarkan data yang dihimpun Tribun Bali, tercatat sebanyak 450 pelanggaran yang didominasi tanpa tujuan jelas.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, Sugawa Korry menyampaikan tanggapannya terkait realisasi penerapan PKM di lapangan yang masih tampak kurang.

PKM Kota Denpasar Ditinjau dari Perspektif Hukum, Law As A Tool Social Engineering

Jelang Lebaran, Mall di Denpasar Adakan Sale

Pemerintah Jalankan Insentif untuk Sektor Pariwisata Senilai Rp 25 Triliun, Tapi Ada Syaratnya

Dirinya melihat, masih terjadi beberapa kerumunan dan pelanggaran oleh masyarakat yang mungkin dikarenakan kurangnya pemahaman perihal penerapan PKM ini.

“Terjadi beberapa kerumunan, karena terbatasnya tenaga yang harus mengecek kelengkapan masyarakat, bisa saja karena masyarakat belum paham sehingga tetap ke beberapa tempat yang harus melewati pengecekan, padahal tidak terlalu mendesak untuk lewat di sana,” paparnya, saat dihubungi Tribun Bali, Minggu (17/5/2020).

Sehingga, menurutnya, kekurangan tenaga mesti diantisipasi, dan dalam beberapa hari kemudian tidak akan seramai seperti kemarinnya.

Maka dari itu, Sugawa menyarankan agar adanya penambahan personil yang bertugas di titik-titik pintu masuk Kota Denpasar sehingga menekan tingkat kerumunan.

Selain itu, pihaknya juga menyinggung agar pemerintah terus melakukan evaluasi untuk antisipasi terkait dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut, misalnya kepada masyarakat dalam menjalankan tugas-tugasnya.

“Jangan sampai terhambat (tugas masyarakat), penurunan kegiatan ekonomi masyarakat dan jangan sampai menimbulkan kerumunan-kerumunan karena terbatasnya tenaga yang mengecek kelengkapan masyarakat,” kata Politisi dari Fraksi Golkar itu.

Kendati kasus Covid-19 di Bali relatif landai, imbuh dia, pemerintah dan seluruh komponen masyarakat harus mengedepankan pencegahan penularan khsusunya melalui transmisi lokal.

“Prinsip kehati-hatian tetap harus jadi protap, karena kita belum bisa prediksi, apakah Bali sudah akan bebas dari Covid-19 atau belum. PMI kan masih terus berdatangan, menurut saya, penanganan PMI ini harus ekstra hati-hati dan ketat, dengan tetap menjaga dan menghargai pmi adalah warga kita juga,” tambahnya.

Kepada masyarakat Sugawa mengingatkan untuk selalu mengikuti anjuran pemerintah, karena ini pula untuk kepentingan dan keamanan bersama.

“Ikuti saran dan anjuran pemerintah, harus terus update info terkini,” tandasnya.(*)

Penulis: Ni Kadek Rika Riyanti
Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved