197 Ribu Sopir Terima Bantuan, Ini Kata Presiden Terkait Bansos

Pertama yakni bantuan khusus bahan pokok (sembako) dari pemerintah pusat untuk masyarakat DKI Jakarta.

Nilainya sebesar Rp 600 ribu per kepala keluarga (KK) per bulan.

"Dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 KK, dengan alokasi anggaran Rp, 2,2 triliun," kata Presiden dalam konferensi pers, Kamis (9/4) lalu.

Kedua yakni bantuan sembako yang ditujukan bagi masyarakat di daerah penyangga Jakarta, yakni Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).

Bantuan diberikan kepada 576 ribu kepada keluarga.

"Dengan nilai 600 ribu per bulan, selama 3 bulan, dengan total anggaranp Rp 1 triliun," katanya.

Bantuan ke tiga ditujukan kepada masyarakat lapisan bawah di luar Jabodetabek.

Jenis bantuan yang diberikan bukan bantuan sembako melainkan bantuan langsung tunai alias BLT.

Adapun mereka yang menerima bantuan adalah masyarakat yang belum menerima program bantuan apapun dari pemerintah baik itu Program Keluarga Harapan (PKH), maupun Program Kartu Sembako.

"Diberikan kepada sembilan juta Kepala Keluarga, sebesar 600 ribu per bulan, diberikan selama tiga bulan. Dengan total anggaran yang disiapkan Rp 16,2 triliun," katanya.

Keempat yakni pengalokasian dana desa untuk bantuan sosial di desa. Presiden mengatakan bahwa bantuan sosial tersebut akan diberikan kepada 10 juta Keluarga.

"Besarannya Rp 600 ribu per bulan, selama tiga bulan dengan anggaran yang disiapkan Rp 21 triliun," katanya.

Selain itu terdapat Program Keselamatan yang akan dilakukan oleh Polri.

Presiden mengatakan bahwa program tersebut seperti program kartu Pra-Kerja yang mengkombinasikan bantuan sosial dan pelatihan.

Program ditujukan kepada 197 ribu pengemudi taxi, sopir bus, sopir truk, dan kernet.

"Akan diberikan insentif Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan. Anggaran yang disiapkan di sini adalah sebesar Rp 360 miliar," katanya. (.)(.)