Corona di Bali

Pandemi Covid-19, Senator DPD RI Bali Bawa Kasus Kerumunan di Kampung Jawa ke Mabes Polri

Dewan Perwakilan Daerah RI Provinsi Bali meminta Mabes Polri menurunkan tim khusus ke Bali terkait insiden kerumunan di Kampung Jawa, Kota Denpasar

Tribun Bali/Adrian Amurwonegoro
Foto : Senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Bali, Arya Wedakarna 

Laporan wartawan Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Dewan Perwakilan Daerah RI Provinsi Bali sebagai fungsi legislatif meminta Mabes Polri menurunkan tim khusus ke Bali terkait insiden kerumunan di Kampung Jawa, Kota Denpasar, Bali beberapa waktu lalu di tengah masa pandemi Covid-19 dan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM).

"Kami sebagai pengawas undang-undang bersifat memberikan masukan dan mengingatkan, apakah kewibawaan institusi Polri akan dijaga, jangan terkesan tebang pilih dibandingkan kasus serupa," ujar Senator DPD RI Bali, Arya Wedakarna kepada Tribun Bali di kantornya, Selasa (26/5/2020).

Insiden Kampung Jawa, DPD RI Desak Pemkot Sempurnakan Regulasi PKM Kota Denpasar

Empat Makanan Pemicu Timbulnya Jerawat yang Harus Dihindari

Prioritas Pekerja Pariwisata, Rencananya Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 4 Dibuka Hari Ini

"Kami akan minta Mabes polri menurunkan tim ke Bali. Saya melihat sudah ada pelanggaran cukup serius yang dilakukan oleh beberapa oknum warga Denpasar yang tidak bertanggung jawab, besok kita sampaikan ke Kapolri untuk menurunkan tim khusus ke sini, ini menjadi yurisprudensi di Bali," imbuh dia menegaskan.

Sementara itu, terkait kinerja kepolisan, pihaknya mengapresiasi asas trias politica, sehingga tak ada wewenang intervensi.

Menurutnya, ada 5 peraturan undang-undang yang bisa menjadi landasan kepolisian untuk bersikap tegas.

"Ada 5 landasan hukum yang menjadi acuan, ada UU no 4 tahun 2019 tentang wabah penyakit menular,  UU 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, PP no 21 tahun 2020 PSBB,  Perwali 32/2020 tentabg PKM kota Denpasar serta, paling utama adalah Maklumat kapolri no.2 /III/2020 tegas bahwa kapolri menindak terkait dengan masalah di mana terjadi pengumpulan suatu massa dalam jumlah yang cukup besar," tegasnya.

Terkait alasan spontansitas sehingga pelaku hanya ditetapkan sebagai saksi dan dilepaskan oleh kepolisian, AWK beranggapan bisa dipatahkan karena dari Satpol PP menyebut ada sejumlah alat yang perlu disiapkan.

"Alasan spontanitas bisa dipatahkan karena ada alat yang disiapkan dan sebagainya. Ini akan kami jadikan bahan untuk disampaikan ke pusat," tutup dia. (*).

Penulis: Adrian Amurwonegoro
Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved