Prolegnas 2020: Ini Sejumlah RUU Diusulkan Ditarik dan Ditunda

Badan Legislasi (Baleg) DPR mengevaluasi Program Legislasi Nasional ( Prolegnas) prioritas 2020

KOMPAS/PRIYOMBODO
Ilustrasi : Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009) 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR mengevaluasi Program Legislasi Nasional ( Prolegnas) prioritas 2020.

Dari hasil evaluasi tersebut, terdapat sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang ditarik dari Prolegnas prioritas 2020.

Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya mengatakan, Komisi I terdapat RUU yaitu Keamanan dan Ketahanan Siber, serta RUU tentang Penyiaran dialihkan pada tahun depan.

"Itu di-hold dipindahkan ke 2021 karena belum selesai Oktober 2020. Yang dibahas cuman satu, RUU Perlindungan Data Pribadi karena itu inisiatif pemerintah," papar Willy kepada wartawan, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Kemudian, Komisi II terdapat satu RUU yang ditunda yaitu RUU Pertanahan karena menunggu Omnibus Law Cipta Kerja selesai.

"Komisi III itu dua-duanya jadi inisiatif pemerintah, itu kita tanya besok ke pemerintah hari Kamis saat rapat kerja," papar Willy.

"Tetapi ada dua undang-undang inisiatif baru yg diusulkan oleh Komisi III, yaitu UU Kejaksaan dan UU Jabatan Hakim. Dua itu, RUU KUHP sama PAS itu kan inisiatif pemerintah. Jadi besok pas raker kita tanya ke pemerintah," sambung politikus NasDem.

Sementara, Komisi IV DPR terdapat dua RUU yang ditarik yaitu RUU Kehutanan dan Perikanan.

"Komisi V itu sudah jalan dua-duanya, RUU tentang Lalu Lintas dan Angkuran Jalan serta UU Perubahan Atas UU No 38/2004 tentang jalan," paparnya.

Sedangkan Komisi VI, kata Willy, ada satu RUU yang ditarik yaitu tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Halaman
12
Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved