Breaking News:

Corona di Bali

Bupati Badung Ambil Sikap Tegas Jika Pengelola DTW Tidak Terapkan Protokol Kesehatan Covid-19

Bupati Badung bakal bersikap tegas jika DTW tidak menerapkan protokol kesehatan Covid-19

Tribun Bali/Zaenal Nur Arifin
Bupati Badung Giri Prasta saat menghadiri penanaman pohon cemara udang di Pantai Double Six Seminyak, Badung, Bali, Jumat (3/7/2020). 

Laporan Wartawan Tribun Bali, Zaenal Nur Arifin

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Menjelang rencana Bali akan dibuka untuk tahap pertama mulai 9 Juli 2020 mendatang, dan akan dimulainya tatanan hidup normal baru atau new normal dengan protokol kesehatan Covid-19 untuk pemerintahan, usaha, industri dan lainnya, kecuali pendidikan dan pariwisata.

Untuk pariwisata yang dijalankan pada tahap pertama 9 Juli 2020 nanti, khusus warga lokal Bali atau ekspatriat yang ada di Bali.

Secara umum pantai di wilayah Kabupaten Badung sudah siap menyongsong tatanan hidup normal baru, atau khusus di Badung disebut tatanan budaya pola hidup.

“Jadi begini, kesiapan kami sudah amat siap sekali. Karena kami tetap menggunakan protokol kesehatan dari Pemerintah Pusat, paling tidak itu ada thermo gun, menggunakan masker dan hand sanitizer. Kalau thermo gun-nya tidak rusak, jika ada wisatawan suhu tubuhnya di atas 37,5 derajat, kita akan ambil langkah-langkah terkait,” ujar Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta usai penanaman pohon cemara udang di Pantai Legian, Badung, Bali, Jumat (3/7/2020).

Ditegaskannya, setiap Daerah Tujuan Wisata (DTW) wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19, dan semua puskesmas wajib memberikan pelayanan yang baik karena puskesmas-puskesmas pembantu dan puskesmas induk sudah pasti di-backup Dinas Kesehatan Kabupaten Badung termasuk RSUD.

Mengenai DTW Pantai Melasti yang sudah dibuka kembali sejak 24 Juni 2020 lalu, Bupati Giri Prasta menyampaikan itu dibuka pra persiapan tatanan budaya pola hidup.

“Pantai Melasti itu bukan dibuka secara umum, tapi itu di sana sudah pra. Pra itu apa artinya, persiapan untuk tanggal 9 Juli 2020 sehingga kita melihat bagaimana penerapannya, bukan Pantai Melasti saja tapi saya melihat semua pantai yang ada di Badung itu bagaimana SOP-nya. Jika dilanggar, saya akan turun langsung, saya yang akan portal (tutup),” ungkapnya.

Menurutnya, kewenangan pesisir pantai itu diberikan kepada bupati, siapapun jadi bupati diberi kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. 

"Ketika saya berpikir untuk kesejahteraan masyarakat kami, kan wajib untuk membahagiakan krama Badung," katanya.

Halaman
12
Penulis: Zaenal Nur Arifin
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved