Dewan Ingatkan PDAM Bangli Tidak Sentuh Ranah Politik

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI – DPRD Bangli telah kembali menggelar agenda rapat kerja bersama sejumlah instansi, salah satunya dengan PDAM Bangli, Kamis (2/7/2020).

Pada rapat tersebut, Dewan menegaskan, agar pelayanan yang diberikan PDAM pada masyarakat terlepas dari motivasi politik.

Anggota Komisi III DPRD Bangli, I Made Sudiasa mengatakan, pada masa pandemi saat ini, pihaknya bangga bilamana Pemda melalui PDAM bisa membuat program sosial kepada masyarakat.

Namun dilain sisi, pihaknya miris bilamana upaya yang dilakukan PDAM Bangli justru meniru dari PDAM kabupaten lain.

• Saham Amazon Melejit 4 Persen, Kekayaan Jeff Bezos Melonjak Rp 2.526,8 Triliun

• Positif Covid-19 Bangli Tembus 151 Kasus

• Ramalan Shio 3 Juli 2020, Shio Kambing Lebih Kreatif, Shio Ayam Berhati-hatilah

“Itu bukan sebuah inovasi, melainkan karena melihat hanya mengikuti program dari PDAM di Kabupaten lain,” katanya.

Politisi Partai Demokrat itu juga menyinggung istilah menggratiskan dari PDAM.

Menurutnya, istilah tersebut keliru lantaran keringanan biaya tagihan pelanggan PDAM ditengah pandemi Covid-19 disebabkan oleh subsidi dari pemerintah sebesar Rp. 1.4 miliar.

“Saya harap untuk direktur PDAM beserta jajarannya semua focus pada kondisi mengelola PDAM. Jangan sekali-sekali menyentuh ranah politik. Ini peringatan kami di komisi III, karena kami juga punya kewenangan dalam rangka memberikan penilaian kepada PDAM,” ujarnya.

Hal senada juga dilontarkan anggota Komisi III, I Ketut Suastika.

Ia menjelaskan, PDAM milik pemerintah daerah, yang mana DPRD dan Bupati yang merupakan pimpinan daerah.

Pihaknya juga menilai ada sedikiti kekeliruan, dimana PDAM seolah mulai menyentuh ranah politik.

“Kami amati di media sosial sudah ada ucapan terima kasih masyarakat terhadap akan adanya bantuan pipa di suatu wilayah. PDAM ini perusahaan yang provit oriented,” ucapnya.

Suastika juga menyoroti soal anggaran subsidi sebesar Rp. 1,4 miliar kepada PDAM.

Hal ini mengingat hanya terdapat dua anggaran yang bisa digelontorkan kepada PDAM, yakni dari penyertaan modal, serta dari dana hibah.

Pihaknya pun mempertanyakan apakah subsidi tersebut telah masuk ke perubahan penjabaran APBD.