Mendagri Tito Karnavian Temui Gubernur Sumut, Sebut Ada "Rapor Merah" Soal Anggaran Pilkada

TRIBUN-BALI.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tiba-tiba berkunjung ke Medan, Sumatera Utara (Sumut), secara khusus bertemu dengan Gubernur Sumut Eddy Rahmayadi. 

Mendagri Tito beserta Gubernur Eddy dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bertemu dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Hotel Grand Aston Medan, Jumat (3/7/2020).

Dalam rapat tersebut, mereka membahas Sumut yang memiliki rapor merah anggaran Pilkada, yakni untuk KPU dan Bawaslu. 

“Bang, ini Pilkada 9 Desember ini salah satu daerah yang kita catat dalam data Kemendagri problemanya kan anggaran yang paling utama," kata Tito, saat berbicara di rapat tersebut, Jumat.

• Seorang Petani Asal Subagan Karangasem Positif Covid-19

• Sudah Ada 50 Pelaku Pariwisata yang Usulkan Buka Usaha dengan Tatanan New Normal di Badung

• Berjaya 25 Tahun Silam, Desa Kutuh Bangli Kembali Budidayakan Tanaman Vanili

 "Anggarannya banyak yang merah, karena banyak yang Naskah Perjanjuan Hibah Daerah (NPHD)-nya di bawah 10 persen, kepada KPU dan Bawaslu. Kasian teman-teman KPU dan Bawaslu nanti enggak bisa kerja,” lanjutnya.

Dikatakannnya, dalam rapat koordinasi kesiapaan Pilkada se-Sumut, pihak KPU Sumut dan Bawaslu sudah menyatakan siap untuk pelaksanaan Pilkada yang akan digelar pada 9 Desember 2020.

Gubernur Sumut, Eddy Rahmayadi bahkan sudah memberikan hibah tanah dan kantor untuk KPU Sumut yang mana hal tersebut menunjukkan dukungannya terhadap proses demokrasi.

“Kemudian dari sisi anggaran, tadi disampaikan, sebagian persoalan anggaran untuk pilkada dari NPHD kepada KPU dan Bawaslu ada yang mencapai 100 persen, ada juga yang baru separo, ada yang masih kecil, (contohnya) Mandailing Natal (Madina) dan Samosir. Tapi tadi sudah disampaikan Bupati Samosir bahwa tanggal 7 Juli akan diberesin semua,” katanya.

Realisasi anggaran Begitu halnya dengan APBN, sudah dihibahkan atau ditransfer oleh Kementrian Keuangan, sekitar Rp 990-an miliar dan kepada Bawaslu sebanyak Rp 157 miliar, sudah sampai di kabupaten/kota dibagikan  oleh KPU dan Bawaslu pusat.

Artinya, anggaran dari daerah sudah masuk ada yang 100 persen, APBN sebagian sudah masuk untuk tahap pertama dan untuk wilayah Sumut sudah masuk semua.

 “Tinggal sisa realisasi anggaran yang belum 100 persen paling lambat minggu depan sudah diserahkan atau sudah dicairkan kepada Bawaslu dan KPU masing-masing karena tanggal 15 Juli sudah mulai pemutakhiran data potensial secara door to door,” katanya. 

 Karena itu, memerlukan alat pengamanan untuk alat proteksi dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.

Ditambahkannya, hasil inti dari pertemuan ini, bahwa Menko Polhukam Mahfud MD dan dirinya selaku Mendagri serta Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Dolly Kurnia Tandjung optimistis pilkada di Sumut dari sisi anggaran tidak masalah.

Selanjutnya, diperlukan sosialisasi agar partisipasi masyarakat tinggi dan isu sentral yang diangkat adalah mengenai masalah efektivitas kepala daerah dan daerah kabupaten/kota dalam menangani Covid-19.

• Terbukti Melanggar Prinsip Persaingan Usaha, KPPU Denda Grab Rp 29,5 Miliar

• Pilkada Denpasar 2020: Jumlah Pemilih Per TPS Maksimal 500 Orang

• Dialog Dini Hari Rilis Setara Sebagai Pengingat Pandemi Covid-19

Nantinya akan menjadiu ajang gagasan dan berbuat dalam penanganan Covid-19.