Corona di Indonesia

Hasil Survei Litbang Kompas: 87,8 Responden Nyatakan Tak Puas pada Kinerja Menteri Tangani Covid-19

Ada sejumlah alasan yang menyebabkan pubilk merasa tidak puas terhadap pemerintah dalam menangani Covid-19.

Editor: Wema Satya Dinata
Tribunnews.com/Irwan Rismawan
ILUSTRASI-Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengenalkan Kabinet Indonesia Maju di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). 

TRIBUN-BALI.COM - Hasil survei Litbang Kompas terkait perbaikan kinerja kabinet menunjukkan, sebagian besar responden (87,8 persen) menyatakan ketidakpuasannya atas kinerja menteri, khususnya dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.

Survei itu dilakukan secara daring pada 7 hingga 11 Juli 2020.

Terdapat 587 responden yang berasal dari 23 provinsi.

Nirpencuplikan atau margin of error penelitian ini sekitar 4,04 persen.

Kekayaan Donald Trump Lenyap Rp 14,5 triliun di Masa Pandemi, Apa Saja Bisnis Presiden AS Ini?

Istana Sampaikan Istilah New Normal Tak Dipahami Baik oleh Masyarakat karena Gunakan Bahasa Asing

Kabar Duka Pengisi Suara Tokoh Kartun Doraemon Meninggal, Ini Sosok Nurhasanah yang Jarang Diketahui

Ada sejumlah alasan yang menyebabkan pubilk merasa tidak puas terhadap pemerintah dalam menangani Covid-19.

Alasan itu berkaitan dengan upaya preventif maupun kuratif.

 Dalam hal penyediaan fasilitas kesehatan misalnya, 7 dari 10 responden (71,1 persen) mengaku tidak puas dengan kinerja jajaran menteri terkait.

Kekurangan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan hingga sulitnya masyarakat mendapatkan masker pada awal pandemi mendorong rasa ketidakpuasan publik pada bidang kesehatan.

Ketidakpuasan juga diungkapkan 75,1 persen responden dalam bidang penyaluran bantuan sosial.

Penyerahan bantuan yang belum merata dan tidak tepat sasaran menjadi salah satu penyebab yang mendorong rasa ketidakpuasan publik.

Pada sektor ekonomi, publik juga mengaku belum puas dengan kinerja jajaran menteri terkait, khususnya dalam memberikan stimulus kepada para pengusaha dan UMKM.

Sebelumnya, pemerintah telah memberikan stimulus berupa keringanan pajak hingga restrukturisasi kredit.

Namun, 68,5 responden menilai kebijakan ini belum optimal sebagai upaya penanganan terhadap dampak ekonomi dari pandemi Covid-19.

Besarnya derajat ketidakpuasan di berbagai bidang bisa jadi turut disebabkan minimnya dampak langsung yang dirasakan masyarakat dari sejumlah program yang diberikan pemerintah.

Hotel di Ubud Ini Disebut Yang Terbaik di Dunia, Per Malam Mulai Rp 16 Juta, Ini Kemewahannya

Ubud Bali Ungguli Berbagai Kota Wisata Terkemuka di Dunia Versi Travel+Leisure, Ini Sebabnya

Fakta Kematian Editor Metro TV Yodi Prabowo : njing Pelacak Berhenti di Warung, Ini Kata Kekasih

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo pun sempat memberikan teguran pada kabinetnya.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved