Breaking News:

Pendapatan dari PKB dan BBNKB Mentok, Koster Berupaya Tingkatkan PAD Bali Lewat Sektor Lain

Selama ini sumber utama PAD Provinsi Bali hanya berasal dari dua sektor, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dokumentasi DPRD Bali
Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna ke-9 masa persidangan II tahun 2020 DPRD Bali, Senin (13/7/2020). Rapat paripurna tersebut diisi dengan agenda jawaban Gubernur Bali atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana tahun 2019 dan Ranperda Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Bali tahun 2020-2050 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster berencana untuk melakukan penataan peraturan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi secara konsisten dan berkesinambungan.

Hal ini dilakukan sesuai dengan saran yang diberikan oleh berbagai fraksi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali.

Selama ini sumber utama PAD Provinsi Bali hanya berasal dari dua sektor, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Pada 2019 lalu, dua sektor utama PAD ini sudah dilakukan intensifikasi secara kuat sehingga PAD Provinsi Bali meningkat sebesar Rp 700 miliar dari pagu induk ke realisasi perubahan tahun 2019.

Mana yang Lebih Bergizi Antara Susu Kambing dan Susu Sapi?

Video Gugus Tugas Covid-19 Banyuwangi Razia Tempat Usaha, Ditemukan Pelanggaran Protokol Kesehatan

Mahayastra Bocorkan Resep Gianyar Tetap Bisa Membangun di Tengah Pendemi Covid-19

"Itu dari hasil intensifikasi dari sumber yang sama," kata Gubernur Koster saat menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna ke-9 masa persidangan II tahun 2020 DPRD Bali, Senin (13/7/2020).

Gubernur Koster melihat, potensi PAD di dua sektor tersebut sudah berada pada titik jenuh sehingga tidak lagi bisa didorong atau dipaksakan.

"Kerja dengan sekeras apapun juga tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang optimal dari sumber ini," tutur Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Bali itu.

Selain itu, jika kedua sumber utama PAD itu didorong lagi maka artinya pemerintah memaksa masyarakat untuk ramai-ramai membeli kendaraan.

Hal itu bakal menyebabkan transportasi dan infrastruktur di Bali akan semakin dipadati oleh kendaraan bermotor yang menyebabkan macet serta membuat kualitas udara semakin tidak sehat.

Halaman
1234
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Wema Satya Dinata
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved