Hasto Menilai Tudingan Politik Dinasti untuk Gibran Tidak Mendasar
Hadir juga Gibran sebagai narasumber bersama calon Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana dan calon
lihat foto
TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan tudingan politik dinasti yang disuarakan kelompok tertentu terhadap bakal calon Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tak mendasar.
"Karena masyarakat yang akan menentukan keterpilihan sosok berdasarkan kinerja, pengalaman, dan kepemimpinannya," kata Hasto dalam diskusi virtual yang digelar DPP PDIP, di Jakarta, Jumat (24/7/2020).
Hadir juga Gibran sebagai narasumber bersama calon Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana dan calon Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan.
Selain itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi sebagai penanggap.
• Fakta Terbaru Kematian Editor Metro TV Yodi Prabowo, Rekan Kerja Buka-bukaan Wanita Berinisial L
• Terungkap, Buronan Interpol Asal AS Masuk Bali Gunakan Paspor Palsu
• Pemerintah Pusat Pertimbangkan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan dan VoA bagi Wisatawan yang ke Bali
Menurut Hasto, dalam era demokrasi dimana pelaksanaan Pemilu adalah secara langsung, proses pendidikan politik rakyat berjalan cepat.
Dampaknya, proses demokrasi meningkatkan rasionalitas publik.
"Masyarakat pada akhirnya melihat rasional. Yang dilihat adalah aspek kepemimpinan, aspek kinerja, aspek terhadap berbagai program yang ditawarkan oleh calon pemimpin, itu yang tetap menjadi dominan, dan menjadi referensi dari masyarakat untuk memilih," ujarnya.
Oleh karena itu, Hasto menganggap tudingan dinasti politik itu hanya menjadi bagian dari dialektika politik yang menyempurnakan seluruh rasionalitas publik.
Selain itu, politikus asal Yogyakarta itu meyakini kaderisasi politik memang dimulai dari keluarga dan pendidikan itu bukan menjadi fenomena tunggal.
"Bagi PDI Perjuangan itu terjadi di banyak partai. Hampir di seluruh partai politik. Yang penting di dalam proses menyiapkan seseorang menjadi pemimpin itulah yang dilakukan PDI Perjuangan," kata Hasto.
Hasto menekankan aga setiap calon kepala daerah (cakada) dan wakil kepala daerah diwajibkan untuk mengikuti Sekolah Partai.
"Setiap cakada akan diberikan materi tentang pengelolaan anggaran yang prowong cilik, geopolitik, dan ideologi Pancasila," tuturnya.
Hal itu juga demi menjawab tudingan bahwa sosok seperti Gibran tak memiliki pengalaman di pemerintahan.
"Karena di situlah kualitas pemimpin itu kami kedepankan melalui sekolah partai," ujarnya.
Sumber: antaranews.com
