Golkar Gianyar Memanas, AMPG Kirim Surat ke DPP Minta Rencana Musda Ditunda

Pemicu memanasnya konstelasi tersebut yakni adanya surat dari Pimpinan Daerah Angkatan Muda Partai Golkar (PD AMPG) Gianyar ke DPP Golkar

Penulis: Ragil Armando | Editor: Wema Satya Dinata
Net/google
Partai Golkar 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Konstelasi politik di internal Golkar Gianyar mulai memanas.

Ini pasca adanya perintah dari Ketua Umum DPP Golkar, Airlangga Hartarto yang memerintahkan kepada jajaran DPD II di seluruh Indonesia melakukan konsolidasi yakni melaksanakan Musyawarah Daerah ( Musda) sebagai bagian dari suksesi kepemimpinan partai di daerah.

Pemicu memanasnya konstelasi tersebut yakni adanya surat dari Pimpinan Daerah Angkatan Muda Partai Golkar (PD AMPG) Gianyar ke DPP Golkar.

Surat tersebut ditujukan kepada beberapa pucuk petinggi Golkar diantaranya, Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Pembina DPP Golkar, H. Aburizal Bakrie, dan Ketua Dewan Etik DPP Golkar, H. Mohamad Hatta.

BREAKING NEWS: Pohon Kelapa Tumbang Menimpa Rumah Ketut Saba, Merusak Bagian Atap dan Kanopi

WHO Nyatakan Lockdown Bukan Strategi Berkelanjutan untuk Hentikan Covid-19, Ini Alasannya

Sara Wijayanto Ungkap Rumah Mewah Luna Maya Dihuni 3 Makhluk Tak Kasat Mata

Dalam surat tersebut, PD AMPG Gianyar mendesak agar rencana Musda Golkar Gianyar yang rencananya digelar pada 29 Juli 2020 ditunda.

Dalam surat yang dikirimkan pada 13 Juli 2020 lalu ini, AMPG Gianyar melaporkan adanya dugaan beberapa masalah di internal Golkar Gianyar selama masa kepemimpinan Ketua DPD Golkar Gianyar, Made Dauh Wijana.

Saat dikonfirmasi Tribun Bali, Ketua PD AMPG Gianyar, I Gusti Agung Ngurah Arika Sudewa membenarkan adanya surat tersebut.

Bahkan, ia mengaku bahwa surat tersebut mewakili para kader-kader beringin di Gumi Seni tersebut.

“Mewakili kader-kader Golkar kabupaten Gianyar, berkeinginan untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, dugaaan pandangan politik,” ujarnya, Selasa (28/7/2020).

Pihaknya juga berharap, agar DPP Golkar menerjunkan tim untuk mengusut beberapa dugaan berdasarkan surat tersebut.

Ada beberapa hal yang ditulis dalam surat tersebut. Diantaranya masalah keuangan partai.

“Kami mendapat informasi masalah keuangan yang melanda,” jelasnya.

Ada hutang saksi saat Pilkada Rp 350 juta. Iuran fraksi Rp 17,5 juta per bulan tidak jelas dan transparan.

“Caleg incumbent mengeluarkan Rp 30 juta, total Rp 210 juta, kami tanyakan peruntukannya,” ungkapnya.

Peduli dengan Kesehatan Mental, 4 Zodiak Ini Tak Ragu Coret Orang Toksik dari Daftar Pertemanan

Arema FC Gelar Rapid Test, Hasilnya akan Menentukan Pemain Bisa Ikut Latihan atau Tidak

Update Covid-19 di Bali 28 Juli, Bertambah 56 Pasien Sembuh, 30 Orang Positif

Halaman
1234
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved