Badung Unggul Maju Sejahtera
Badung Unggul Maju Sejahtera

Golkar Gianyar Memanas, AMPG Kirim Surat ke DPP Minta Rencana Musda Ditunda

Pemicu memanasnya konstelasi tersebut yakni adanya surat dari Pimpinan Daerah Angkatan Muda Partai Golkar (PD AMPG) Gianyar ke DPP Golkar

Penulis: Ragil Armando | Editor: Wema Satya Dinata
Net/google
Partai Golkar 

Menurut dia, Arika Sudewa sudah tidak berhak menyandang status sebagai Ketua AMPG Gianyar, ini dikarenakan yang bersangkutan sudah mengundurkan diri dari jabatannya per 30 Juli 2019 lalu akibat ikut dalam pencalonan Perbekel Pering.

"Kalau AMPG kan sebenarnya dia tidak berhak mengatakan AMPG, karena dia dulu sebagai calon kades dia mundur per 30 Juli 2019," terangnya.

Bahkan, dari investigasi tim tersebut, surat tersebut dibuat tidak melalui hasil rapat pengurus AMPG Gianyar.

"Surat AMPG juga mengatasnamakan sendiri, karena tidak ada rapat," akunya.

Mantan Anggota DPRD Bali ini juga menegaskan bahwa substansi surat tersebut tidak benar alias fitnah.

"Kemudian dari sisi substansi tidak benar semua, misalnya dana saksi itu hasil rapat. Permasalahan rangkap jabatan karena saya terpilih kan jadi Sekretaris," geramnya.

"Soal dia kalah jadi kades, ngapain saya diurusin, ngapain saya disalahin. Jadi enam poin surat itu salah sasaran ke saya," imbuhnya.

Dauhwijana juga mengaku bahwa dirinya siap membawa ke jalur hukum jika ditemui unsur kriminal.

"Saya juga gak segan-segan membawa ke jalur hukum jika mengandung unsur kriminal," tegasnya.

Bantah Musda Tanggal 29 Juli

Terkait dengan Musda sendiri. Ia juga membantah digelar pada 29 Juli ini.

 Ia justru mengaku bahwa pihaknya menggelar rapat pada tanggal tersebut untuk mempersiapkan musda.

"Oh nggak, besok baru rapat persiapan. Itu dah besok diputuskan, kan kita rapat mengundang pengurus dan PK. Nanti jadwalnya kapan diputuskan di sana," akunya.

Di sisi lain, Wakil Sekretaris DPD Golkar Bali, Muammar Kaddafi membenarkan hal tersebut.

Ia mengaku bahwa DPD Golkar Gianyar belum mengusulkan jadwal musda ke DPD I Golkar Bali.

"Gianyar belum," katanya singkat, Selasa

Pihaknya juga memastikan tidak melakukan intervensi dalam pelaksanaan Musda tersebut. Menurut dia, musda tersebut merupakan kewenangan dari para pemegang suara di DPD II.

"Kami serahkan ke DPD II, tidak ada intervensi sama sekali," akunya. (*)

Sumber: Tribun Bali
Halaman 3/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved