DPD Asita Bali Tak Terima Dibekukan Tanpa Alasan

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - DPD Asita Bali mengajukan mosi tidak percaya, terhadap Ketua Umum (Ketum) DPP Asita periode 2019-2024, N. Rusmiati, dan menolak keputusan- keputusan yang bertentangan dengan AD/ART Asita berdasar Akta No 170 Tahun 1975.

Hal ini ditegaskan Ketua DPD Asita Bali periode 2016- 2020, Ketut Ardana, kepada media di Denpasar, Senin (3/8/2020).

Surat mosi tidak percaya bernomor 2057/4203.VII/2020 dilayangkan atas dasar yang jelas.

“Jadi ketum Periode 2019-2024 pada Desember 2016 lalu kan menjabat saat itu sebagai Sekjen Asita periode 2015-2019. Nah tanpa mengindahkan etika organisasi, melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mendirikan organisasi baru atas nama Asita sebagaimana tercatat di dalam AKTA Pendirian No. 30 Tahun 2016 dan SK Kemenkumham RI SK Nomor AHU-00816 50.AH.01.07.TAHUN 2016,” tegas Ardana. 

Hal ini, kata dia, sangat jelas bertentangan dengan UU Ormas Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 36 dan pelanggaran berat terhadap ART Asita Bab 1 Pasal 2, bahwa perbuatan dilakukan  tanpa melalui permusyawaratan dan rapat-rapat.

“Jadi kami  DPD Asita tidak tahu ada perubahan akta itu,” tegasnya.

Lanjutnya, yang bersangkutan mengakui Akta No. 30 Tahun 2016 sebagai akta pendirian Asita yang sah.

Serta menjadikan konsideran dalam menerbitkan SK DPP Asita No: 007/DPP-Asita/K/VII/2020 Tentang Revisi SK DPP Asita No: 005/DPP-Asita/K/VII/2020 Tentang Pemberhentian Anggota Asita tertanggal 22 Juli 2020.

Ardana menegaskan, SK Nomor 004/DPP-Asita/K/VII/2020 Tentang Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Asita Nomor: 012/DPP-Asita/K/VII/2020 Tentang Pembekuan Pengurus DPD Asita Bali.

Dan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Asita Nomor: 013/DPP-Asita/K/VII/2020 Tentang Penugasan Menjadi PLT di DPD Asita Bali tertanggal 30 Juli 2020, bertentangan dengan AD/ART Asita karena Akta No 30 Tahun 2016 memiliki anggaran dasar sendiri dan anggaran dasarnya berbeda dengan anggaran dasar Asita Akta No 170 tahun 1975.

“Jadi DPD Asita Bali, menolak pembekuan kepengurusan DPD Asita Bali, pasalnya saya kan Ketua DPD Asita Bali dipilih anggota melalui MUSDA XIII tahun 2016. Jelas kan Ketua DPD Asita Bali dan Ketua Depeta dipilih anggota melalui MUSDA XIII tahun 2016 pada tanggal 7 Desember 2016,” ujarnya.

Dengan demikian ketua dan kepengurusan DPD Asita Bali, sah secara de-facto dan de-Jure.

DPP Asita hanya mengesahkan dengan menerbitkan surat SK No. 078/DPP/I/2017 yaitu tentang pengesahan dewan pengurus daerah Asita Bali periode 2016-2020 tertanggal 3 Januari 2017.

“Keputusan dan kebijakan yang diambil DPP Asita periode 2019- 2024 tersebut, sangat otoriter, arogan, tidak berempati, dan simpati.

Serta tidak mengindahkan anggaran dasar Asita Bab VI Pasal 15 Ayat 6 yang berbunyi, apabila Ketua DPP, DPD, DPC Asita mengundurkan diri karena sesuatu hal atau berhalangan tetap, maka pengurus DPP, DPD, DPC Asita dilanjutkan Wakil Ketua sebagai PLT melalui Keputusan rapat pleno yang dihadiri pengurus Asita setingkat diatasnya untuk masa jabatan yang tersisa dan bertugas mempersiapkan MUNASLUB, MUSDALUB, MUSCALUB paling lama 6 (enam) bulan,” jelas Ardana. 

Ia mengatakan, Ketum Asita periode 2019- 2024, mangkir dari kesanggupan dan kesediaan ketika masih menjadi calon ketua umum DPP Asita periode 2019-2024.

Di mana dihadapan Munaslub Asita tahun 2019 lalu, menyanggupi menyiapkan serta menyampaikan LPJ Ketua Umum Asita periode 2015-2019 yang tertuang dalam berita acara rapat pleno IV MUNASLUB Asita di Jakarta pada 27 Februari 2019.  

Berdasarkan hal tersebut, DPD Asita Bali meminta Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ).

“Secara administratif, DPP juga lamban dalam merespon surat- surat yang dikirim DPD Asita Bali, baik yang menyangkut organisasi maupun kepentingan anggota Asita, sehingga menganggu kinerja usaha anggota maupun calon anggota,” tegasnya.

Padahal member Asita Bali, sebanyak 400 member rutin membayar iuran ke DPP pusat.

Ia juga menegaskan, tidak pernah ada usaha-usaha mediasi dari DPP dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di tubuh Asita dengan pendekatan persuasif melalui musyawarah mufakat yang sesuai dengan cara-cara/aturan yang berlaku dalam organisasi (AD/ART dan kode etik).

“Berdasarkan butir- butir persoalan di atas, DPD Asita Bali memutus hubungan administrasi dan hubungan organisasi dengan DPP Asita sampai terlaksananya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dan terbentuknya kepengurusan DPP Asita yang baru berdasar Akta No. 170 Tahun 1975,” tegasnya bersama jajaran DPD Asita Bali.

DPD Asita Bali, juga segera melakukan upaya hukum atas keputusan-keputusan yang dilakukan DPP Asita dan upaya mencemarkan nama baik anggota dan utamanya Asita Bali sebagai induk organisasi. 

Sekretaris DPD Asita Bali, Putu Winastra Pande, juga menegaskan bahwa jika tidak ada jalan keluar maka Asita Bali bisa saja mandiri dan berdiri sendiri.

“Jadi bukan hanya Bali, DPD Asita Jakarta juga dibekukan. Asita Jakarta bahkan membernya lebih banyak sampai ribuan. Tapi jika tidak ada musyawarah maka lebih baik DPD Asita berdiri sendiri, dalam membangun pariwisata Bali,” katanya.

Winastra menegaskan, selama ini DPD Asita Bali rajin dan rutin membayar iuran ke pusat dari bunga dana deposito di DPD Asita Bali.

“Kami rajin bayar, jelas kami terus bertanya bagaimaan laporan pertanggungjawabannya, namun tidak pernah ada jawaban dan malah dibekukan seperti ini. Tanpa ada rapat, tanpa ada pemberitahuan dan lain sebagainya,” ujarnya.

Pengurus DPD Asita Bali pun, akan mengontak seluruh member dan menjelaskan duduk perkaranya.

Sehingga ke depan, DPD Asita Bali tidak hanya dijadikan sapi perah tanpa jelas arah dan tujuan dana itu digunakan di pusat.

Ia berharap masalah ini segera selesai, apalagi di tengah pandemi Covid-19 masih banyak yang lebih penting dalam mengembalikan pariwisata Bali. (ask)