Organisasi Buruh Ancam Mogok Nasional Bila Pembahasan RUU Cipta Kerja Dipaksakan

TRIBUN-BALI.COM - Sejumlah buruh dari berbagai daerah yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menggelar aksi demonstrasi menolak pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2020).

Anggota Majelis Nasional KSPI Ridwan Azis mengatakan, aksi hari ini merupakan lanjutan dari demonstrasi pekan lalu yang menuntut penghentian pembahasan RUU Cipta Kerja.

Apalagi, Ridwan mendapat informasi siang ini Badan Legislasi (Baleg) DPR akan menggelar rapat membahas RUU Cipta Kerja.

Padahal, kata dia, DPR sedang reses yang berarti tidak boleh ada rapat atau sidang yang digelar.

• Pengunjung Perpustakaan Tabanan Minim di Masa Pandemi, Referensi Digital Hanya 50 Pembaca Per Bulan

• Dalmas Polres Badung Siap Atensi Pergerakan Massa Dalam Pilkada Serentak 2020

• Ini Dia Yamaha #Generasi125Challenge Kolaborasi @bintangemon bersama influencer Indonesia Lainnya

"Hari ini kami memberi warning kepada DPR RI, meminta dibatalkan sidang hari ini."

"Kalau tidak, kami akan melakukan terus-menerus untuk aksi di depan Gedung DPR," kata Ridwan di lokasi.

Ridwan mengatakan, buruh kecewa dengan sikap pemerintah dan DPR yang tidak mengakomodir tuntutan buruh.

Menurutnya, hingga hari ini draf RUU Cipta Kerja, terutama klaster ketenagakerjaan, belum dicabut dan belum direvisi.

Oleh karena itu, Ridwan mengatakan buruh akan terus menggelar aksi hingga DPR dan pemerintah menyetop pembahasan RUU Cipta Kerja.

"Dalam kurun waktu satu sampai dua bulan terakhir ini, di mana kami ada komunikasi dengan para pemangku negeri ini, ternyata secara substantif tidak mempengaruhi apa-apa."

"Kalau dengan demikian, tidak ada plihan bagi kami, kami akan melakukan aksi besar."

"Dan sangat dimungkinkan kami akan melakukan aksi mogok (kerja) nasional bila ini (pembahasan RUU Cipta Kerja) dipaksakan," tegasnya.

Pantauan Tribunnews di lokasi, massa aksi membentangkan spanduk yang bertuliskan 'Tolak Omnibus Law dan Stop PHK Massal, Drakula Bagi Buruh dan Rakyat', di pagar Gedung DPR.

"Kami tegas menolak Omnibus Law karena menyusahkan rakyat," ucap orator di atas mobil komando.

• 3 Hal yang Perlu Dilakukan Bali Dalam Menangani Covid-19 Menurut Pakar Komunikasi Aqua Dwipayana

• Tertarik dengan Keris Ratusan Tahun Warisan Opa Ashanty, Azriel Hermansyah Justru Kena Semprot

• Hiu Tutul 6 Meter Terdampar, Warga Berebut Daging dan Minyaknya, Dicacah Pakai Golok

"Aksi akan terus dilakukan hingga Omnibus Law dicabut oleh DPR, hidup buruh, hidup buruh!," imbuhnya.