FDPB Gelar Webinar Soal Mencari Pemimpin Tanggap Krisis, KPU Sebut Siap Gelar Debat Calon Virtual

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Ketua KPU Bali, Dewa Agung Gede Lidartawan menegaskan komitmen KPU kabupaten/kota se-Bali dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020.

Ia mengatakan bahwa dengan munculnya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada membuat semua stakeholder kepemiluan menyiapkan berbagai persiapan menggelar suksesi kepemimpinan daerah.

Bahkan, ia mengaku ada hampir 60 ribu orang yang akan ikut terlibat dalam proses pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Mereka berasal dari berbagai kalangan yang akan bertugas menjadi PPDP, TPS, hingga petugas lain yang akan bertugas di hari pencoblosan nanti.

"Semua itu punya tujuan bersama untuk mensukseskan penyelenggaraan Pilkada 2020 yang akan berlangsung di 6 Kabupaten/Kota se-Bali. Kalau sekarang sudah ada 8 ribuan orang yang sudah menjalankan tugasnya, dan semuanya negatif Covid-19," ujarnya dalam diskusi Webinar terkait urgensi Pilkada di masa Pandemi Covid-19: Mencari Pemimpin Tanggap Krisis yang diselenggarakan Forum Diskusi Peduli Bali (FDPB), dari Studio Boom Production Bali, Senin (10/8/2020).

• Masyarakat Mengeluh Sistem Pembelajaran Daring, DPRD Klungkung Dorong Sistem Pembelajaran Tatap Muka

• Hari Terakhir Promo Super Hemat Indomaret Periode 5-11 Agustus, Harga Minyak Goreng Rp 23.300

• Update Covid-19 di Denpasar, Sembuh 15 Orang, Kasus Positif Bertambah 11 Orang   

Mantan Ketua KPU Bangli ini menjelaskan bahwa Pilkada Serentak di Bali juga menghabiskan anggaran yang cukup besar dengan total sebanyak Rp 162 miliar lebih, yang berasal dari APBD di enam kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada.

Selain itu, pihaknya juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui APBN sebesar Rp 44 miliar untuk keperluan APD dan peningkatan jumlah TPS akibat jumlah pengurangan pemilih di satu TPS.

"Dana tambahan dari APBN itu rincian penggunaan dana adalah untuk Denpasar Rp 32.421 miliar, Badung Rp 29,227 miliar, Tabanan Rp 26.800 miliar, Jembrana Rp 21.100 miliar, Bangli 22.304 miliar, dan Karangasem Rp 31.027 miliar," ujarnya.

Ia berharap dengan adanya Pilkada ini dapat menjadi penggerak ekonomi lokal di masa pandemi ini.

Apalagi, dengan banyaknya anggaran dan personil yang terlibat di dalamnya.

"Jadi diharapkan ini menjadi alternatif penggerak ekonomi lokal ini, karena setiap orang sekarang sudah dibiayai negara untuk bekerja kepemiluan, bukan untuk diam untuk menerima bansos saja," ujarnya.

• Kementerian Agama RI Lantik Dirjen Bimas Hindu dan 4 Pejabat Eselon 1 Lainnya

• Satgas Pamtas RI-RDTL Kodam IX/Udayana Gagalkan Penyelundupan Sejumlah Pucuk Senjata Api Ilegal

• Wali Kota Banjarbaru Meninggal, Sejumlah Pejabat juga Terinfeksi Covid-19

Terkait, mencari pemimpin yang mampu memimpin di masa krisis sendiri, Lidartawan mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan kepada masyarakat melalui debat sebanyak tiga putaran yang dilakukan di masing-masing daerah.

Pada debat tersebut yang digelar juga secara daring, masyarakat dapat berpartisipasi langsung dengan menitipkan pertanyaan-pertanyaan untuk menguji pemahaman para kandidat kepada para panelis dalam debat tersebut.

"Kami tidak bisa menentukan apakah hal itu akan diakomodir, tapi masyarakat akan bisa menilai,” paparnya.

Di sisi lain, Pengamat Politik Universitas Warmadewa, Nyoman Wiratmaja mengatakan bahwa pelaksanaan Pilkada di masa pandemi membuat masyarakat harus semakin cerdas.