Pariwisata Sudah Dibuka, Banyuwangi Sangat Hati-hati Gelar Sekolah Tatap Muka

”Kedua harus mendapat izin kepala daerah dalam hal ini bupati. Kami masih menunggu izin bupati yang nantinya berupa surat edaran tentang bagaimana mekanisme pembelajaran tatap muka,” jelas Suratno.

Syarat ketiga semua sekolah yang akan memberlakuan pembelajaran tatap muka harus memenuhi daftar periksa, atau protokol kesehatan tidak hanya secara normatif tapi benar-benar nyata.

Satgas kecamatan melakukan visitasi dan verfikasi yang nantinya akan dikeluarkan sertifikat bahwa sekolah tersebut sudah memenuhi protokol kesehatan.

Syarat keempat harus ada izin dari orangtua/wali murid. Izin ini tidak hanya berdasarkan hasil poling atau lisan, tapi harus ada surat pernyataan tertulis dari orangtua.

”Dalam hal ini sekolah tidak boleh memaksa orangtua untuk mengzinkan anaknya untuk sekolah tatap muka. Bahkan mengkondisikan orangtua saja tidak boleh. Misalnya kalau tidak sekolah tatap muka maka nilai anak akan jelek, atau pengkondisian lainnya,” jelas Suratno.

Nantinya sekolah harus menerapkan dua pola. Maksimum pembelajaran tatap muka hanya diisi maksimal 18 siswa. Jarak tiap siswa harus 1,5 meter.

Siswa yang masuk harus giliran, namun bagi yang tidak masuk tatap muka harus tetap belajar di rumah.

Saat ini menurut Suratno, banyak sekolah yang sudah melakukan simulasi pembelajaran tatap muka. Dinas Pendidikan akan terus mealakukan evaluasi.

“Sekolah juga harus melakukan evaluasi internal sekolah yang ketat. Sekolah harus komunikasi intens dengan orangtua. Selain itu semua warga sekolah yang melakukan simulasi harus kondisi sehat. Intinya harus sangat hati-hati untuk kembali membuka pembelajaran tatap muka,” tambahnya.  (*)