Breaking News:

Bawaslu Jembrana Peringatkan Perangkat Desa Tidak Lakukan Kampanye Dukungan Salah Satu Bacalon

Hingga Selasa (25/8/2020) siang ini, belum ada salah satu bakal pasangan calon (bacalon), yang mendaftar di KPU Jembrana.

Tribun Bali/I Made Ardhiangga Ismayana
Ketua Bawaslu Jembrana, Pande Made Ady Mulyawan, ketika ditemui di kantornya Selasa (25/8/2020). 

TRIBUN-BALI.COM, NEGARA - Hingga Selasa (25/8/2020) siang ini, belum ada salah satu bakal pasangan calon (bacalon), yang mendaftar di KPU Jembrana.

Namun, ada sebuah video yang beredar di masyarakat tentang dukungan yang dilakukan oleh beberapa orang kaling atau kadus (kepala dusun).

Hal ini membuat keresahan di masyarakat.

Pihak Bawaslu pun melakukan penelusuran dan investigasi terkait hal tersebut.

Bahkan, Ketua Bawaslu Pande Made Ady Mulyawan, memperingatkan supaya tidak ada kampanye memberikan dukungan.

Pande mengatakan, pihaknya masih melakukan penelusuran terhadap video yang beredar itu dilakukan oleh siapa dan siapa yang menyebarkan.

BREAKING NEWS - Konsultan Politik Eep Saefulloh Fatah dan Istrinya Besuk Jerinx di Polda Bali

Syahrini Kini Pilih Temani Reino Barack Daripada Manggung Sebut Karena Dapatnya Tiga Kali Lipat

Pria Ini Dihujani 7 Tembakan di Punggungnya oleh Polisi Disaksikan 3 Anaknya, Warga Gelar Demo Besar

"Kami masih mengidentifikasi apakah akun itu milik yang bersangkutan. Bisa terjadi proses editing menyelidiki keasliannya dan penelusuran. Tapi saya peringatkan kadus dan kaling tidak melakukan tindakan dukungan terhadap bacalon," ucapnya Selasa (25/8/2020) siang ketika ditemui di kantornya.

Menurut dia, dalam penelusuran nanti, ketika memang sekiranya ditemukan peristiwanya, maka akan dilakukan kajian pelanggaran atau bukan pelanggaran.

AC Milan Masih Negosiasi Ibrahimovic dan Perpanjang Kontrak Tommaso Pobega

Giring Ganesha Maju Capres 2024: Mengaku Didukung Partai Merah, Kuning, Biru hingga Jokowi

Dari UU Desa sendiri, disebutkan bahwa dalam Pilkada, ada larangan atau tidak dibenarkan merugikan salah satu pihak atau beberapa masyarakat.

"Terkait hal itu dilakukan kajian. Kami juga mengimbau supaya menjaga netralitias PNS atau ASN. Kami juga lakukan langkah-langkah cegah dini. Tugas kita saat ini mengingatkan pihak yang berpotensi melakukan dukungan (ASN atau perangkat Desa)," bebernya. (*)

Penulis: I Made Ardhiangga Ismayana
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved