Belajar dari Pandemi, Pengusaha Pariwisata di Bali Diminta Sisihkan Keuntungan untuk Dana Darurat
Pengusaha pariwisata di Bali diminta menyisihkan sebagian keuntungannya agar bisa dipakai sebagai dana darurat.
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana | Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
lihat foto
Ia berharap, DPRD Bali dapat memanggil pengusaha pariwisata yang tidak mengindahkan surat edaran tersebut sehingga tidak lagi ada PHK.
Baginya, PHK saat pandemi Covid-19 justru akan mempersulit masyarakat dan ke depan akan menimbulkan permasalahan sosial.
"Itu yang akan menjadi kekhawatiran kita ke depan," jelasnya.
Saat ini pihaknya mencatat kurang lebih ada 74.000 pekerja yang dirumahkan dan kurang lebih sekitar 3.000an pekerja di-PHK.
• Pamor Desa Wisata Belum Terlihat, Desa Sidan Gianyar Kembangkan Wisata Peninggalan Bali Kuno
• Jack Miller Pilih Pembalap ini Untuk Dampinya di Tim Pabrikan Ducati
• Uangnya Harus Dibelanjakan, BPJamsostek Harapkan Bantuan Subsidi Upah Mampu Gerakkan Ekonomi
"Tentunya masih banyak lagi pekerja hotel yang di PHK karena ketidakberdayaan mereka sehingga mereka pun menerima begitu saja tanpa mau menggugat PHK tersebut," jelas Sekretaris FSPM itu.
Rai Budi memprediksi, perusahaan pariwisata melakukan PHK kepada sejumlah pegawai tetap dan akan diganti dengan pekerja kontrak atau outsourcing ketika situasi sudah normal.
Di satu sisi, perusahaan pariwisata mengatakan tidak punya uang, namun hal itu janggal sebab perusahaan melakukan PHK yang dibebani dengan pesangon.
"Kalau mengambil PHK berarti kan ada pesangon. Berarti mereka (pengusaha pariwisata) punya uang," kata dia.
Ia menilai, tidak seharusnya pekerja pariwisata Bali diperlakukan tidak baik dalam pandemi Covid-19 ini. Terlebih pekerja pariwisata Bali sangat aware dan memiliki rasa tanggung jawab tinggi kepada perusahaan tempatnya bekerja.
• 9 Staf, 4 Orang Non Pegawai dan 1 Tahanan KPK Positif Covid-19, Penanganan Kasus Korupsi Tetap Jalan
Dalam aksi ini, pihaknya mengaku menghadirkan massa sekitar 200 orang perwakilan.
Disebut perwakilan dikarenakan sudah banyak pekerja yang saat ini sudah tinggal di kampung karena tidak bekerja sehingga tak bisa hadir pada saat aksi berlangsung.
"Paling tidak inilah perwakilan masyarakat pekerja pariwisata di Bali sebagai bagian dari anggota FSPM," paparnya. (*)
