Pilkada Serrntak

Diatmika-Muntra Tak Dapat Rekomendasi DPP Golkar, Kader Golkar di 57 Desa se-Badung Mundur Massal

Tensi Internal Golkar di Pilkada Badung 2020 semakin memanas. Keputusan DPP Golkar yang merekomendasikan duet Nyoman Giri Prasta-Ketut Suiasa

Penulis: Ragil Armando | Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Tribun Bali/Ragil Armando
Perwakilan kader Golkar se-Badung mendatangi Sekretariat DPD I Golkar Bali, Denpasar, Senin (7/9/2020). Kedatangan para kader yang rata-rata para pengurus desa (PD) Golkar se-Badung tersebut untuk mengundurkan diri dari kepengurusan Golkar di berbagai tingkatan. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR -  Tensi Internal Golkar di Pilkada Badung 2020 semakin memanas.

Keputusan DPP Golkar yang merekomendasikan duet Nyoman Giri Prasta-Ketut Suiasa (GIRIASA) di pesta demokrasi lima tahunan tersebut menuai reaksi keras para kader akar rumput partai tersebut.

Ini seperti yang terjadi saat perwakilan kader Golkar se-Badung mendatangi Sekretariat DPD I Golkar Bali, Denpasar, Senin (7/9/2020).

Kedatangan para kader yang rata-rata para pengurus desa (PD) Golkar se-Badung tersebut untuk mengundurkan diri dari kepengurusan Golkar di berbagai tingkatan.

Sekitar pukul 10.30 Wita, mereka datang dan ditemui oleh Sekretaris DPD I Golkar Bali, Made Dauhwijana, Wakil Ketua DPD I Golkar Bali, Komang Suarsana alias Mang Kos, dan beberapa pengurus Golkar Bali lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, para kader yang diwakili oleh Koordinator PD Golkar se-Badung Wayan Sumantra Karang menyatakan enam sikap keberatan kepada Golkar.

KPK Didesak Panggil Kejagung dan Polri Gelar Perkara Kasus Djoko Tjandra

Jerinx Tolak Sidang Online, Minta Tatap Muka

Tak Ada Turis, Mantan Guide dan Driver Ini Banting Stir Jualan Sate Keliling di Denpasar dan Gianyar

Pertama, Partai Golkar tidak sesuai dengan mandat dan arahan Munas pada tanggal 4 Desember 2019 lalu di mana memprioritaskan dan memberikan ruang penuh kepada kader yang ingin maju pada perhelatan Pilkada.

Kedua, Partai Golkar tidak menghormati mekanisme internal partai, terbukti dengan pemberian rekomendasi di Pilkada Badung 2020 tidak melalui prosedur oleh Partai Golkar dan Koalisi.

Ketiga, mengabaikan aspirasi kader di bawah sehingga kader merasa tidak dihargai.

Padahal pada realitas politik pada Pilkada 2015 lalu, Partai Golkar mendukung pasangan yang diusung oleh PDIP hasilnya tidak mendapat manfaat apapun.

Salah satunya banyaknya penekanan dan penurunan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Badung dan Provinsi Bali.

Keempat, meminta kepada Golkar Badung dan Bali untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan kepada DPP tentang mekanisme dan proses yang telah dilalui oleh Golkar dan koalisi.

Cerita Penyiar Olahraga yang Pernah Diancam Akan Dibunuh Oleh Mike Tyson

Van de Beek Disebut Bisa Jadi Penerus Paul Pogba di Man United

Koordinator Staf Khusus Presiden Pastikan Beri Perhatian Khusus pada Penanganan Pandemi di Bali

Kelima, pengurus Golkar Badung merasa kecewa dengan sikap Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Bali-NTB-NTT DPP Golkar Gede Sumarjaya Linggih dan Anggota Pemenangan Pemilu Wilayah Bali-NTB-NTT DPP Golkar Putu Yudha Suparsana yang terkesan arogan dengan elit Partai Golkar di Bali yang berakibat keputusan sepihak dalam Pilkada Badung.

Sehingga kader di bawah menjadi korban.

Terakhir, meminta DPP Partai Golkar untuk menertibkan oknum-oknum DPP yang tidak memberikan informasi yang benar kepada Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto.

Halaman
123
Sumber: Tribun Bali
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved