Breaking News:

Jerinx Tolak Sidang Online, Minta Tatap Muka

Tim kuasa hukum I Gede Ari Astina alias Jerinx (JRX) mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Senin (7/9)

Tribun Bali/I Wayan Erwin Widyaswara
Jerinx mengepalkan tangan kiri sebelum menjalani pemeriksaan di Polda Bali. Jerinx diperiksa terkait kasus yang menjeratnya, Selasa (18/8/2020). 

TRIBUN-BALI.COM - Tim kuasa hukum I Gede Ari Astina alias Jerinx (JRX) mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Senin (7/9).

Kedatangan tim kuasa hukum yang dikomandoi I Wayan "Gendo" Suardana ini untuk menyampaikan surat keberatan atas persidangan online, dan memohon sidang dugaan ujaran kebencian yang menjerat Jerinx digelar secara tatap muka.

Sidang perdana perkara ini akan digelar, Kamis (9/10) dan sebelumnya Ketua PN (KPN) Denpasar menyatakan, sidang digelar secara online atau virtual.

"Untuk surat keberatan ini, kami keberatan atas rencana sidang online, dan memohon untuk sidang terbuka atau tatap muka. Surat ini kami sampaikan kepada Ketua PN Denpasar cq majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini," terang Gendo sebelum menyerahkan surat ke pihak PN Denpasar.

Diajukannya keberatan ini, kata Gendo berdasarkan pada beberapa berita yang dimuat media online terkait rencana pelaksanaan sidang online yang digelar oleh pihak PN Denpasar.

Atas dasar itu lah, pihak tim penasihat hukum mengajukan keberatan. Selain itu ada sejumlah alasan yang mendasari, tim mengajukan keberatan.

"Intinya kami menolak rencana sidang online karena beberapa alasan. Yang paling pokok adalah, sidang online terhadap kasus Jerinx dan kami juga mendapat informasi dari jaksa yang memberitahukan secara teknis nantinya majelis hakim dan penitera akan bersidang di PN Denpasar, ruang Cakra. Kemudian tim jaksa nanti dipembuktian dengan menghadirkan para saksi dan ahli mereka akan sidang di Kantor Kejati Bali. Terdakwa didampingi kami saat pembuktian bersama saksi dan ahli itu di Kantor Polda Bali," paparnya.

Dengan teknis sidang seperti itu, dikatakan Gendo akan sangat memberatkan kliennya dan tim penasihat hukum.

"Pada pokoknya itu dapat merampas hak asasi manusia dan merampas hak konstitusi Jerinx. Sehingga Jerinx terugikan karena tidak bisa mendapatkan haknya atas pengadilan yang bebas dan tidak memihak," cetusnya.

Beberapa pertimbangan lainnya, kata Gendo adalah sidang online bertentangan dengan Undang-Undang.

Halaman
123
Penulis: Putu Candra
Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved