Ikuti Sekolah Partai Gelombang Terakhir, Jaya-Wibawa Sebut Makin Siap Berjuang di Pilkada Denpasar

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Raut wajah serius terlihat dari wajah Calon Wakil Walikota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa.

Sembari menatap layar laptop miliknya, Dek Agus sapaan akrabnya sesekali menyeruput segelas kopi yang ada di samping laptopnya.

Politikus PDIP itu mengikuti sekolah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan oleh DPP PDIP secara daring, Minggu (13/9/2020).

Ia sendiri mengikutinya dari kediamannya di kawasan Banjar Pesanggaran, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan.

• Relawan Terpapar Covid-19, Apakah Vaksin Corona Sinovac Gagal? Ini Kata Ahli

• Yowana Manca Agung Gelar Bhakti Sosial Beri Sembako ke Keluarga Pasemetonan di Gianyar & Klungkung

• Siap-siap Cek Rekening, BLT Karyawan Gelombang 3 Cair Mulai Besok untuk 3,5 Juta Orang

Kepada Tribun Bali di sela mengikuti pendidikan partai tersebut, Dek Agus mengatakan bahwa sekolah partai tersebut wajib diikuti oleh kader dan non-kader yang maju di Pilkada melalui PDIP.

Ia juga mengatakan bahwa sekolah itu juga diikuti oleh tandemnya yaitu Calon Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jayanegara alias Gung Jaya.

Gung Jaya sendiri mengikuti sekolah tersebut dari kediamannya di Puri Penatih, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur.

Ia menjelaskan materi yang diberikan kepada peserta diawali dengan arahan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri pada pembukaan yang menggembleng peserta dengan ideologi Pancasila serta meminta peserta untuk meneladani para pemimpin bangsa yang sudah susah payah mendirikan negara secara bergotong-royong.

"Saya sendiri selaku kader partai yang akan maju menjadi wajib ikut kegiatan ini," katanya.

Politikus yang juga menjabat Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Denpasar ini mengatakan bahwa dengan mengikuti sekolah partai untuk cakada angkatan III mengaku makin siap dan percaya diri untuk merangkul dan berjuang bersama masyarakat.

"Dalam sekolah partai ini kita digembleng, didik mengenai pengetahuan kita tentang apa itu Pancasila dan apa yang menjadi tujuan PDIP dalam membela hak-hak rakyat serta mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan," ujar dia dengan semangat.

Dek Agus juga mengatakan, selama mengikuti sekolah partai, dirinya diajarkan bagaimana mensinkronkan visi dan misi Presiden Jokowi dengan visi dan misi di daerah.

Menurutnya, sinkronisasi antara visi dan misi Presiden dengan daerah harus dilakukan agar pembangunan benar-benar terarah.

"Kita diajarkan bagaimana membangun daerah kita nanti. Sejumlah contoh diberikan terutama keberhasilan kepala daerah yang diusung PDIP yang mendapatkan banyak penghargaan," ucap pria yang juga Sekretaris DPC PDIP Kota Denpasar itu.

• 3 Produk Baru Apple Ini Akan Diperkenalkan 15 September 2020

• Juara US Open Naomi Osaka Pakai Masker Tujuh Nama, Siapa Saja Mereka?

• Penyidik KPK Meninggal Dunia, Sempat Disebut Terpapar Covid-19

Tata kelola anggaran juga dinilai olehnya sebagai salah satu materi penting dalam sekolah partai.

Menurutnya, kemampuan mengelola keuangan daerah harus dimiliki kepala daerah agar pembangunan bisa membawa dampak positif bagi masyarakat.

"Sekolah partai ini menunjukkan PDIP adalah partai yang siap membangun Indonesia sesuai cita-cita yang dicanangkan oleh pendiri bangsa Bung Karno untuk menuju masyarakat yang adil, makmur dan berbudaya," ujarnya.

Selain itu, dalam sekolah partai itu juga diberikan materi terkait program peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) RI,  IGA Bintang Darmawati Puspayoga.

 Ia juga mengaku bahwa materi ini sangat penting, mengingat Kota Denpasar mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat sebagai kota layak anak.

Kota Denpasar dinilai berhasil dalam hal pemenuhan hak anak salah satunya yang memberikan program kemanfaatan kepada masyarakat.

Termasuk di dalamnya pemberian ruang kreativitas kepada anak-anak di setiap program pemerintah hingga memberikan fasilitas yang nyaman kepada anak saat berinteraksi di luar lingkungan keluarga mereka.

Di sisi lain, sebanyak 212 calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ikut dalam sekolah partai PDI Perjuangan, yang akan dibuka oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri secara telekonferensi, Minggu (13/9/2020).

Menariknya, dari 212 peserta sekolah partai III, sebanyak 184 orang adalah non-kader PDIP sedangkan sisanya 28 orang adalah kader.

"Berbeda dengan gelombang l dan ll, kali ini peserta memang didominasi nonkader. Sekolah partai kepada non-kader bentuk keseriusan PDI Perjuangan menghadapi Pilkada 2020 dengan membekali para pasangan calon yang diusung dengan sejumlah materi terkait tata kelola pemerintahan yang baik dan pemateri yang berprestasi saat memimpin daerah," ujar Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Terkait dengan non-kader yang ikut dalam pendidikan partai tersebut. Hasto menjelaskan bahwa politik PDIP itu politik kerjasama, politik gotong royong.

Bagi PDI Perjuangan, jelas Hasto, politik kerakyatan memerlukan kerjasama dengan semua pihak, bagaimana membumikan Pancasila sebagai ideologi, regulasi hukum, kebijakan, program, dan tuntunan perilaku berbangsa dan bernegara.

Meski yang ikut sebagian besar nonkader, bahkan anggota Partai lain, lanjut Hasto, namun karena didukung oleh PDI Perjuangan maka setidaknya ada gelombang dan frekuensi sama terkait Pancasila, UUD NRI, NKRI, dan Kebhinnekaan Indonesia.

"Bukankah berpolitik itu menebar kebaikan. Dengan demikian, sekiranya keberhasilan kepala daerah yang berasal dari kader PDI Perjuangan menjadi contoh bagi pihak lain, itu kan bagus. Artinya PDI Perjuangan menyiapkan model dan best practices yang bisa diterapkan oleh pihak lain," beber Hasto penuh semangat.

Berdasarkan data dari panitia Sekolah Partai, sejumlah petahana yang ikut pada gelombang ketiga ini yaitu: gubernur (2 orang), bupati (22 orang), wakil bupati (20 orang), wali kota (2 orang) dan wakil wali kota (4 orang).

Peserta Sekolah Partai sebagaimana gelombang l dan ll juga diikuti dari berbagai tingkatan pendidikan.

Terdapat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari S3, S2, S1, D3 hingga SMA. (*)