Alasan Ahok Usul Bubarkan Saja Kementerian BUMN, Bercermin dari Apa yang Dilihatnya di Pertamina

Dia mengusulkan, ratusan BUMN yang ada saat ini lebih baik dikelola dengan benar-benar profesional dan jauh dari kepentingan politis.

Editor: Eviera Paramita Sandi
KOMPAS.com/AKHDI MARTIN PRATAMA
Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/11/2019). 

Gaji besar di Pertamina Banyak praktik tata kelola Pertamina yang, menurut Ahok, sangat tidak efisien.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menyinggung soal gaji di Pertamina yang, menurut dia, tidak masuk akal dalam pengelolaan perusahaan.

Sejak menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, dia sering mendapati pejabat Pertamina masih menerima fasilitas gaji besar meskipun jelas-jelas sudah dicopot dari jabatannya.

"Tapi, masa (jabatan) dicopot gaji masih sama. Alasannya karena orang lama. Ya harusnya gaji mengikuti jabatan Anda kan. Mereka bikin gaji pokok gede semua. Jadi bayangin gaji sekian tahun gaji pokok bisa Rp 75 juta. Dicopot, enggak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih," tukas Ahok.

Sebelumnya, Ahok mengaku akan berupaya membuat Pertamina semakin transparan. Dia tak ingin ada lagi yang ditutup-tutupi.

“Saya katakan enggak ada rahasia di sini (Pertamina), semua terbuka. Nah, ini yang kita lakukan sekarang. Dan yang paling penting bagi saya, insan Pertamina harus yakin atas Pertamina, harus memiliki Pertamina,” kata Ahok.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, dirinya ditempatkan di Pertamina agar perusahaan tersebut lebih baik ke depannya.

Atas dasar itu, dia mengingatkan agar jangan ada lagi orang yang berniat ingin merusak perusahaan minyak dan gas pelat merah tersebut.

“Kan saya ditaruh di sini untuk menyelamatkan uang Pertamina. Saya digaji untuk menyelamatkan uang Pertamina. Ya sudah, saya akan berupaya untuk lakukan. Walaupun kalian bisa main politik macam-macam, saya kan orang politik, main politik sama saya mah sudah biasa,” ucap dia.

Respons Pertamina

Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman buka suara perihal kritik yang disampaikan komisaris utamanya.

"Kami menghargai pernyataan Pak BTP sebagai Komut yang memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan," jelas Fajriah lewat pesan singkatnya.

Ia berujar, kritik yang disampaikan Ahok juga sejalan dengan restrukturisasi Pertamina yang sedang dijalankan direksi agar perusahaan menjadi lebih cepat, lebih adaptif dan kompetitif.

"Upaya Direksi Pertamina untuk menjalankan Perusahaan sesuai prosedur, menjadi lebih transparan dan profesional telah konsisten nyata dilakukan, melalui penerapkan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) oleh Pertamina dan Groupnya, kerja sama dengan PPATK dan juga institusi penegak hukum, serta pendampingan dengan KPK," terang dia. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ahok Usul Bubarkan Saja Kementerian BUMN, Apa Alasannya?"

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved